LINIKATA.COM, PATI – Program beasiswa pendidikan tinggi yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) sejumlah perusahaan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilaporkan mandek selama tiga bulan terakhir. Kondisi pelik ini memaksa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk turun tangan dan bersiap merogoh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.
Tersendatnya bantuan biaya kuliah untuk sekitar 183 mahasiswa berprestasi dan kurang mampu ini dipicu oleh belum cairnya komitmen dana CSR dari korporasi yang menjadi penyokong utama pembiayaan. Berdasarkan data yang dihimpun, aliran dana beasiswa tersebut mampet untuk jatah bulan April, Mei, dan Juni 2026.
“Karena pakainya CSR, ada beberapa perusahaan yang tidak mengasih (menyalurkan). Tapi kita coba gali bagaimana anggarannya agar hak mahasiswa tetap terpenuhi,” ujar Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Selasa (30/6/2026).
Chandra membeberkan, tantangan kian berat lantaran sejumlah perusahaan memilih mundur dari daftar pembiayaan program peninggalan Bupati Pati Nonaktif, Sudewo, tersebut. Hingga paruh tahun ini, baru ada tiga lembaga mitra yang konsisten menyetorkan dana CSR untuk program pendidikan ini, yakni PG Trangkil, Baznas Pati, dan Bank Jateng.
“Tapi sudah kita himpun yang sudah melaksanakan. Petunjuk teknis (Juknis) baru juga masih kita bikin. Semuanya kita jalankan, tidak berhenti. Cuma perusahaan kalau saya tagih, belum tentu mereka memberikan nominal yang sama dengan tahun kemarin. Ada yang mundur, ada yang tidak,” ungkap Chandra secara blak-blakan.
Baca juga: Beasiswa Pemkab Pati Macet 3 Bulan, Ada Mahasiswa Miskin Putus Kuliah!
Pemkab Pastikan Beasiswa Tidak Putus, Siapkan Slot di APBD Perubahan
Kendati diterpa kendala komitmen dari pihak swasta, Chandra memastikan program jaring pengaman pendidikan ini tidak akan disetop di tengah jalan. Langkah taktis disiapkan melalui skema penganggaran internal via APBD 2026 Perubahan demi menyelamatkan nasib ratusan mahasiswa agar tidak terancam putus kuliah.
“Agenda perubahan (APBD) akan kita anggarkan. Karena secara regulasi, kita tidak bisa memaksa perusahaan sebab CSR itu hukumnya tidak wajib. Jadi perusahaan yang sekiranya punya kelebihan keuntungan, semoga mau memberikan,” tandas Chandra.
Baca juga: Mau Kuliah Gratis? Beasiswa Prestasi Rembang 2026 Dibuka, Cek Syaratnya
Orang Tua Menjerit, Sangat Bergantung pada Bantuan
Sebelumnya, keluhan terkait macetnya dana bantuan ini sudah mulai disuarakan oleh para wali murid. Salah satu orang tua penerima manfaat, Sutomo, mengaku kebingungan lantaran keran beasiswa menyusut drastis sejak April lalu. Padahal, dana bulanan tersebut menjadi tumpuan utama bagi kelangsungan studi anaknya di tengah situasi ekonomi yang belum stabil.
“Karena ini sangat membantu sekali untuk meringankan beban orang tua. Apalagi untuk membayar biaya praktik-praktik kuliah atau keperluan di luar kampus,” keluh warga Desa Panjunan, Kecamatan Pati itu.
Sebagai informasi, program beasiswa daerah ini pada awalnya menyasar 194 mahasiswa berprestasi dari kalangan keluarga miskin. Namun dalam perjalanannya, jumlah penerima aktif menyusut 11 orang menjadi 183 mahasiswa.
Untuk nominalnya, Pemkab Pati mengalokasikan bantuan sebesar Rp1 juta per bulan untuk mahasiswa yang masuk dalam kategori miskin. Sementara itu, untuk kategori miskin ekstrem mendapatkan alokasi sebesar Rp1,5 juta per bulan. Adapun nominal bantuan terbesar disalurkan khusus bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di fakultas kedokteran, yakni sebesar Rp2,5 juta per bulan. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
