LINIKATA.COM, REMBANG – Nasib para peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk enam posisi kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang hingga kini masih terkatung-katung.
Sudah satu bulan berlalu sejak konsultasi dilakukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta pada 19 Mei 2026, namun tanda-tanda kejelasan belum juga muncul.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang, Mardi, mengungkapkan bahwa BKN RI saat ini masih mendalami polemik yang terjadi dalam proses seleksi tersebut. Sebagai langkah investigasi, BKN berencana menggelar pertemuan langsung dengan Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Rembang.
Baca juga: Geger Seleksi JPTP, Plt Kepala BKD Rembang Gunari Resmi Dicopot
“Dari BKN RI saat itu menyampaikan ada rencana bertemu dengan Pak Sekda dan Pak Bupati. Pertemuan bisa diadakan di Kabupaten Rembang atau di kantor BKN pusat,” ujar Mardi saat memberikan keterangan.
BKD Rembang Pilih Posisi Pasif
Hingga awal Juni, Mardi mengaku belum mendapatkan informasi resmi apakah pertemuan tertutup antara BKN dan pimpinan daerah tersebut sudah terlaksana atau belum. Ia menegaskan, koordinasi dari BKN nantinya akan langsung ditujukan kepada kepala daerah, bukan melalui BKD.
Mardi juga menekankan bahwa BKD Rembang berada dalam posisi pasif. Pihaknya hanya bertindak sebagai pelaksana teknis dan bukan penentu kebijakan dalam sengkarut seleksi ini.
“Rekomendasi dari BKN seperti apa, lalu disposisi dari pimpinan (Bupati) itulah yang akan kami jalankan. Dalam hal ini, BKD hanya pelaksana proses, bukan pembuat kebijakan,” tegasnya.
Karena posisi tersebut, BKD tidak dapat memprediksi apakah seleksi JPTP ini akan dilanjutkan ke tahap berikutnya atau justru harus diulang dari awal di Kabupaten Rembang.
Baca juga: Sekda Rembang vs BKD Memanas! Polemik JPTP Dilaporkan Polda Jateng
Terkendala Agenda Padat Bupati
Di sisi lain, kejelasan mengenai jadwal pertemuan dengan BKN diungkapkan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Fahrudin. Ia menjelaskan bahwa kendala utama penundaan ini adalah masalah pengaturan waktu.
“Belum, Mas. Kita masih belum menentukan hari (pertemuan) karena Bapak Bupati masih banyak agenda kegiatan yang belum bisa ditinggalkan,” tutur Fahrudin singkat saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp, Rabu (3/6/2026).
Polemik seleksi JPTP ini pun kini menjadi perhatian publik di Rembang, mengingat kekosongan posisi definitif di enam kepala dinas dapat memengaruhi jalannya roda pemerintahan daerah.
Editor: Ahmad Muhlisin
