LINIKATA.COM, REMBANG – Forum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Rembang mendesak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tersebut dihentikan sementara. Desakan ini muncul setelah 1.048 siswa diduga mengalami keracunan sepanjang September.
Situasi tersebut langsung mendapat perhatian serius dari Badan Gizi Nasional (BGN). Wakil Kepala BGN, Mayjen TNI (Purn) Trenggono, mendatangi Kabupaten Rembang untuk memantau penanganan kasus secara langsung.
Trenggono melakukan kunjungan kerja mulai Kamis (10/9/2026) malam hingga Jumat (11/9/2026). Dalam agenda tersebut, ia meninjau Panwas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Rembang.
Baca juga: 6 Hari Ada 2 Kasus Diduga Keracunan di Rembang, Ormas Desak MBG Dihentikan
Kendati BGN sudah turun ke lokasi, Forum BEM se-Kabupaten Rembang menilai kedatangan pejabat pusat belum memberikan dampak konkret. Mahasiswa menuntut langkah dramatis berupa penghentian operasional sementara.
Koordinator Forum BEM se-Kabupaten Rembang, Ahmad Fajar Mushoffa, menegaskan pihaknya sama sekali tidak menentang niat baik pemenuhan gizi masyarakat. Namun, keselamatan jiwa anak sekolah wajib ditempatkan di posisi teratas.
“Kami tidak menolak program pemenuhan gizi untuk masyarakat. Kami menolak ketika keselamatan rakyat dikorbankan atas nama program,” kata Fajar dalam keterangannya, Selasa (15/9/2026).
Fajar mendesak pemerintah tidak sekadar menyelesaikan masalah ini lewat sanksi administratif formalitas. Pihaknya menuntut pengusutan tuntas hingga ke akar permasalahan serta penjatuhan sanksi hukum jika ditemukan unsur pidana.
“Kami tidak meminta pemerintah menghentikan investigasi dengan sanksi administratif. Kami meminta investigasi sampai ditemukan akar masalah dan pihak yang bertanggung jawab. Jika SPPG yang salah, buktikan. Jika sistemnya yang bermasalah, buka. Jika ada unsur pidana, proses secara hukum,” tegasnya.
Tuntut Transparansi Audit
Mahasiswa mengkritik keras pola penanganan pemerintah yang dinilai selalu berulang setiap kali timbul korban. Fajar menyebut evaluasi tak boleh sekadar menyasar dapur penyedia, tetapi harus membongkar kelemahan sistem pengawasan secara menyeluruh.
“Jangan biarkan keracunan MBG menjadi siklus: korban jatuh, pemerintah meminta maaf, SPPG disanksi, SOP dievaluasi, lalu korban berikutnya muncul. Kalau pola itu terus berulang, yang harus diperiksa bukan hanya dapurnya, tetapi sistem yang membuat kelalaian terus terjadi,” lanjut Fajar.
Baca juga: Imbas Dugaan Keracunan MBG, Waka BGN Ancam Tutup SPPG Tak Layak di Rembang
BEM se-Rembang juga mempertanyakan efektivitas standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan yang berjalan saat ini. Mereka menuntut BGN bersikap transparan dengan membuka hasil audit seluruh SPPG di Rembang kepada publik.
Selain transparansi audit, mahasiswa menyoroti bentuk pertanggungjawaban konkret bagi 1.048 siswa yang menjadi korban. Pemerintah diminta tidak hanya menanggung biaya perawatan medis, tetapi juga memberikan kompensasi serta mekanisme pemulihan yang jelas.
Forum BEM mempertanyakan batas toleransi BGN terkait berulangnya insiden keracunan dalam program MBG nasional. Mereka menyayangkan kunjungan Wakil Kepala BGN ke Rembang jika tidak membawa perbaikan sistemik yang signifikan bagi keselamatan siswa. (LK8)
Editor: Ahmad Muhlisin
