LINIKATA.COM, PATI – Ribuan warga Kabupaten Pati menggelar aksi dukung program Makan Bergizi Gratis BG)di kawasan Alun-Alun Pati, Selasa (23/6/2026) siang. Massa juga menyuarakan L komitmen bersama untuk mendukung keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Peserta aksi berbondong-bondong memadati Alun-alun Pati dengan membawa perangkat pengeras suara dan membentangkan sejumlah tulisan. Beberapa di antaranya berbunyi “Jangan Stop MBG”, “MBG Bikin Semangat Sekolah”, dan “Teruskan Program MBG”.
Koordinator Lapangan Aksi, Edi Hidayatullah, menjelaskan bahwa gerakan ini diikuti sekitar empat ribu orang yang berasal dari gabungan berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Pati. Elemen tersebut mencakup sektor petani, nelayan, peternak, hingga jajaran relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Kabupaten Pati.
Massa merasa terpanggil untuk turun ke jalan karena menilai program-program strategis nasional di era Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak ekonomi yang nyata dan langsung menyentuh masyarakat bawah, termasuk para pelaku UMKM.
Baca juga: Daftar Haji di Pati Tahun Ini, Berangkat Tahun 2052
Ajukan Enam Tuntutan dan Desak Percepatan UU MBG
Dalam orasinya di Alun-alun Pati, Edi Hidayatullah memaparkan bahwa aliansi masyarakat ini membawa enam poin tuntutan, dengan dua poin utama sebagai landasan pergerakan.
”Tuntutannya ada enam, tuntutan umumnya ada dua, lanjutkan pemerintahan Prabowo dan lanjutkan program strategis beliau, yaitu MBG. Karena MBG banyak membantu UMKM, petani, nelayan maupun peternak,” kata Edi.
Selain mendukung program pemenuhan gizi, massa juga meminta pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mempercepat pembahasan Undang-Undang (UU) MBG sebagai payung hukum yang kokoh. Di samping itu, massa berharap program prioritas lainnya seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan program kampung nelayan dapat disukseskan secara beriringan tanpa adanya provokasi dari pihak luar.
Baca juga: Ratusan Eks Santri Ndholo Kusumo Pati Belum Tentukan Sikap Pindah Sekolah
Massa Minta Evaluasi Transparansi Anggaran dan SOP
Kendati memberikan dukungan penuh, massa menyadari bahwa pelaksanaan program berskala nasional tersebut tetap memerlukan pengawasan ketat. Warga menuntut adanya keterbukaan terkait tata kelola keuangan serta standarisasi pelaksanaan di lapangan.
Pihaknya menegaskan bahwa evaluasi yang mereka ajukan bertujuan untuk menyempurnakan program, bukan untuk menghentikannya. Hal ini ditekankan karena ada lebih dari satu juta tenaga relawan secara nasional yang kini menggantungkan aktivitasnya pada ekosistem SPPG.
Mengenai teknis operasional, termasuk wacana penyediaan enam dapur di setiap kecamatan, masyarakat Kabupaten Pati memilih untuk menunggu keputusan teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN).
”Evaluasi ini bukan ditutup. Kami yakin ini dilanjut dan harapannya memang terus dilanjutkan,” pungkas Edi Hidayatullah. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
