LINIKATA.COM, REMBANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Fahrudin angkat bicara mengenai rencana DPRD Rembang memanggil seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait polemik Pelabuhan Rembang Terminal Sluke.
Fahrudin berharap pelabuhan tersebut bisa segera beroperasi secara resmi sesuai aturan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
”Kalau saya sebagai Sekda memang berharap pelabuhan itu segera berproses ya. Berproses untuk segera menjadi pelabuhan yang istilahnya yang benar-benar istilahnya operasional sesuai dengan ketentuan prosedur yang ada di Kementerian Perhubungan,” katanya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (22/7/2026).
Baca juga: Buntut Kasus Pelabuhan Sluke, DPRD Rembang Bakal Kumpulkan Stakeholder
Fahrudin menjelaskan, jika pelabuhan sudah memenuhi syarat dan legalitas dari Kemenhub, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang akan mendapatkan dampak positif secara langsung. Khususnya dalam hal pendapatan dan pengelolaan yang lebih profesional.
”Kami dari pemerintah daerah memperoleh manfaat dari berfungsinya pelabuhan secara formal resmi. Dalam hal ini tidak dibatasilah operasionalnya dan benar-benar dikelola oleh pihak-pihak yang kompeten,” jelasnya.
Pemkab Rembang Tepis Isu Investor Kabur
Di sisi lain, muncul isu bahwa polemik berkepanjangan di Pelabuhan Sluke membuat sejumlah investor di Rembang mundur. Menanggapi hal itu, Fahrudin mengaku belum menerima laporan resmi dan enggan berspekulasi.
”Saya kok kurang tahu ya terkait dengan hal itu. Jadi saya belum tahu informasinya sehingga saya tidak mau berspekulasi bahwa investor mundur,” ungkapnya.
Menurut Fahrudin, keberadaan Pelabuhan Sluke justru menjadi daya tarik besar bagi industri di Rembang. Sebab, jalur laut menawarkan biaya logistik yang jauh lebih efisien.
”Pelabuhan itu istilahnya kan sebagai penunjang ya, penunjang terkait dengan transportasi laut yang sangat mendukung, itu kan lebih murah dibandingkan transportasi yang lain. Saya belum pernah mendengar ada investor yang mundur dari Rembang,” tegasnya.
Fahrudin memastikan iklim investasi di Rembang saat ini masih sangat kondusif. Pemkab Rembang bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkomitmen penuh menjamin keamanan para pelaku usaha, termasuk menyiapkan berbagai insentif.
”Forum Pimda juga harus seperti itu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi semua para investor di Kabupaten Rembang, dan termasuk insentif-insentif yang akan diberikan kepada investor yang akan berinvestasi,” pungkasnya.
Baca juga: Kepala KUPP dan Bupati Kompak Ngaku Tak Tahu Crusher Diduga Ilegal di Sluke
DPRD Dukung Pemanggilan Stakeholder
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Rembang Nasiruddin menyebut daerah berada di posisi yang dirugikan. Sebab, Pemkab Rembang selalu menjadi tumpuan saat muncul masalah sosial dan lingkungan, namun tidak menerima pemasukan dari aktivitas pelabuhan.
”Daerah selalu menjadi tumpuan permasalahan awal. Kabupaten pasti dirugikan ketika ada kejadian seperti ini. Sedangkan kabupaten tidak menerima hasil atau pendapatan yang berasal dari pelabuhan tersebut,” ujar Nasiruddin, Friday (10/7/2026).
Nasiruddin mengakui Pemkab Rembang dilematis karena wewenang eksekusi ada di pusat. Alhasil, pemda tidak bisa gegabah melakukan tindakan tegas seperti penutupan operasional, meski industri screen crusher memicu komplain publik.
Merespons sengkarut ini, Ketua DPRD Rembang Abdul Rouf menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemanggilan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) Pelabuhan Sluke. Namun, agenda pertemuan besar tersebut hingga kini belum dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus). (LK8)
Editor: Ahmad Muhlisin
