LINIKATA.COM, PATI – Kelompok gerakan Pati Ora Sepele (POS) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana aksi unjuk rasa yang bakal digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, pada 27 Agustus 2026 mendatang. Kendati memberikan dukungan moral, POS mengonfirmasi tidak bisa menerjunkan anggotanya langsung ke ibu kota.
Juru Bicara POS, Saipul Huda, menegaskan pentingnya solidaritas kolektif antar-elemen masyarakat dalam menyuarakan hak-hak rakyat tanpa terpecah belah.
”Jangan sampai sesama rakyat harus terpecah belah. Karena ini hari situasinya kita sesama rakyat harus saling menguatkan diri untuk melawan kepemimpinan yang tidak baik atau tidak berpihak kepada masyarakat bawah,” ujar Saipul, Senin (24/8/2026).
Baca juga: Sampai Juli Ada 73 Kebakaran di Pati, Ini 3 Kecamatan Kasus Terbanyak
Sepakat Tuntutan RUU Perampasan Aset dan Hukuman Mati Koruptor
Saipul menyatakan pihaknya sangat sepakat dengan dua agenda utama yang diusung AMPB ke Jakarta, yakni desakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Menurutnya, dorongan penegakan hukum terhadap kasus korupsi sudah menjadi konsistensi pergerakan POS.
”Terkait teman-teman yang ke Jakarta, bahwasanya Pati Ora Sepele terkait RUU Perampasan Aset itu sudah didorong mulai per tanggal 10 Agustus kemarin ketika kami mengawal proses hukum Pak Sudewo di Tipikor Semarang,” tuturnya.
Fokus Kawal Sengketa Agraria dan Pangkalan Truk di Pati
Meski selaras secara tuntutan, Saipul mengungkapkan alasan di balik absennya rombongan POS untuk ikut bertolak ke Jakarta pada Kamis nanti. Pihaknya harus berbagi peran lantaran masih banyak persoalan mendasar warga di tingkat lokal Kabupaten Pati yang membutuhkan pengawalan intensif.
“Kami belum bisa berpartisipasi langsung ke Jakarta karena masih banyak persoalan rakyat di bawah di wilayah Pati yang masih membutuhkan kehadiran kami,” ungkap Saipul.
Baca juga: Batal Jadi RS Bhayangkara, Warga Tambahmulyo Pati Desak Aset Balik ke Desa
Ia membeberkan beberapa persoalan krusial di daerah yang tengah menjadi fokus pendampingan POS saat ini. Di antaranya adalah sengketa agraria di Desa Karangsari yang mengakibatkan 15 warga dilaporkan ke Polda Jawa Tengah.
Selain itu, POS juga tengah mengawal kejelasan pembangunan pangkalan truk trailer oleh Pemkab Pati yang tak kunjung terealisasi.
”Padahal masyarakat atau sopir itu butuh pangkalan itu karena banyak aki atau barang-barang mereka itu hilang ketika diparkirkan di wilayah Kabupaten Pati,” pungkasnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
