Atasi Banjir Pati, Pemkab Diminta Terapkan Konsep Pengurangan Risiko Bencana
LINIKATA.COM, PATI – Bencana banjir yang terus terjadi berulang di sejumlah wilayah Kabupaten Pati, khususnya di Desa Ketitangwetan dan Desa Raci, Kecamatan Batangan, memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Pemerintah daerah kini didesak untuk mengubah paradigma penanganan, dari yang semula sekadar respons darurat administratif menjadi pendekatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) berbasis kawasan.
Sorotan tajam tersebut disampaikan oleh pemerhati lingkungan sekaligus Praktisi PRB, Husaini. Menurutnya, genangan banjir yang kembali merendam jalur Pantura Pati-Rembang sejak Sabtu (23/5/2026) lalu telah membawa dampak kerugian yang masif bagi warga setempat, baik dari sisi materiil, psikologis, hingga penurunan nilai ekonomi jangka panjang.
“Misalnya dalam jangka panjang, tentu harga tanah dan tempat usaha lain akan merosot karena dikenal sebagai lokasi rawan banjir. Secara psikologis warga akan trauma. Misalnya jika terjadi hujan lebat selama sekian jam, mereka akan teringat kampungnya sebentar lagi akan kebanjiran,” ujar Husaini kepada awak media, Kamis (28/5).
Baca juga: 3 Hari Banjir Ketitangwetan Pati, Warga Keluhkan Pemerintah Lamban
Sektor Tambak Garam Merugi, Hulu Sungai Harus Diaudit
Husaini menambahkan, sejauh ini ada banyak kerugian sektor informal yang kerap luput dari skala prioritas pendataan bencana pemerintah. Salah satunya adalah kerusakan stok simpanan komoditas garam milik warga yang larut tergenang air. Padahal, mayoritas mata pencaharian masyarakat di kawasan pesisir Batangan tersebut bergantung penuh sebagai petambak garam.
Melihat dampak yang multidimensi ini, ia menilai pemerintah tidak bisa lagi menutup mata. Instansi terkait wajib mengidentifikasi akar masalah derasnya kiriman air dari wilayah hulu, di samping tetap menuntaskan perbaikan fisik tanggul dan pengerukan sedimentasi sungai di hilir.
“Bencana hidrometeorologi seperti banjir tidak bisa direspons dengan pendekatan administratif. Misalnya kalau tanggul jebol, tanggulnya yang jadi fokus dibenahi. Tetapi harus menggunakan pendekatan kawasan. Maksudnya kalau airnya datang dari Jaken dan Pucakwangi, harus dicek bagaimana situasi kawasan di situ,” tegasnya secara mendalam.
Langkah audit lingkungan ini sangat krusial guna memetakan kondisi riil kawasan hulu. Ia mencurigai adanya alih fungsi lahan masif di dataran tinggi Pati yang menjadi pemicu utama air langsung terjun ke permukiman tanpa ada daerah resapan.
“Jangan-jangan karena kawasan di Jaken dan Pucakwangi yang awalnya hutannya luas sekarang sudah gundul dan terjadi alih fungsi lahan dari hutan ke perkebunan. Dari pohon keras ke tanaman semusim seperti jagung, ketela, dan tebu,” terangnya.
Baca juga: Tanggul Sungai Widodaren Jebol, Dua Desa di Batangan Pati Terendam Banjir
Dorong Pembentukan Desa Tangguh Bencana
Selain intervensi kebijakan dari atas (top-down), kesiapan masyarakat di level akar rumput juga harus simultan dibangun melalui program Desa Tangguh Bencana (Destana). Melalui konsep ini, warga edukasi secara mandiri untuk memiliki sistem mitigasi mandiri saat tanda-tanda banjir mulai muncul.
“Misalnya tempat-tempat penyimpanan barang harus diatur. Contoh penyimpanan gabah, penyimpanan surat-surat penting, dan lain-lain. Selain itu juga soal kesehatan, dikenalkan dengan perubahan iklim,” sebut Husaini merinci.
Di akhir pernyataannya, ia meminta jajaran eksekutif untuk mengarusutamakan konsep PRB ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun pelaksanaan proyek fisik di lapangan.
“Artinya tidak asal membangun, tapi harus memperhitungkan. Kalau dibangun di sini, nanti risikonya bagaimana,” pungkasnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
