LINIKATA.COM, PATI – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf, angkat bicara mengenai sorotan anggaran pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat (SR) yang mencapai Rp700 ribu per pasang. Ia menegaskan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak dikotori oleh praktik korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Gus Ipul ini saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati, Jumat (15/5/2026). Ia menyatakan bahwa dirinya dan Wakil Menteri sudah bersepakat sejak awal untuk menjaga integritas dalam setiap pembelanjaan negara.
“Dalam rangka pembelanjaan ini, kami dan Pak Wamen sudah sepakat sejak awal untuk tidak melakukan korupsi. Jangan program Presiden Prabowo dikotori dengan korupsi,” tegas Gus Ipul.
Baca juga: Beasiswa Satu Desa Satu Sarjana Rembang: Hafiz Al-Qur’an Jadi Prioritas Utama!
Mekanisme Belanja Harus Transparan
Gus Ipul menekankan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk di lingkungan Kementerian Sosial, harus dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme yang berlaku. Menurutnya, belanja negara tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus melewati pengawasan ketat.
“Saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” tekan politisi PKB tersebut.
Ia juga menyatakan siap menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab jika ditemukan adanya indikasi penyelewengan atau korupsi dalam proses pengadaan tersebut.
Pengawasan Ketat dan Evaluasi Anggaran
Untuk menjamin keabsahan pembelanjaan, Gus Ipul menjelaskan bahwa kementeriannya selalu diperiksa setiap tahun. Masyarakat pun memiliki akses untuk mengecek apakah harga barang yang dibeli dinilai terlalu mahal atau justru terlalu murah dibandingkan harga pasar.
“Jadi setiap tahun kami diawasi. Kami diperiksa, apakah seluruh pembelanjaan itu telah dilakukan dengan benar, dengan baik, sesuai dengan mekanisme yang ada. Jika ada yang dianggap terlalu mahal atau kemurahan, itu pun juga bisa dilihat secara terbuka,” bebernya.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi harga yang tidak wajar (kemahalan), maka anggaran tersebut wajib dikembalikan ke kas negara. Namun, jika ditemukan unsur kesengajaan atau korupsi, proses hukum akan langsung diberlakukan.
Baca juga: Info Beasiswa Undip 2026: Peluang Kuliah Gratis bagi Putra Daerah Asal Pati
Respons Terhadap Kritik Masyarakat
Terkait harga sepatu Rp700 ribu yang menjadi perbincangan, Mensos menyampaikan apresiasi atas kritik dan saran dari masyarakat. Ia memastikan bahwa masukan tersebut telah direspon dan sedang dalam tahap pendalaman lebih lanjut oleh tim internal.
“Setiap ada kritik, saran, masukan dari berbagai kalangan itu kami respons, kami tindak lanjuti, dan kami dalami lebih lanjut. Untuk itu, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih atas setiap saran kritik dari masyarakat,” pungkasnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
