LINIKATA.COM, PATI – Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI), Saifullah Yusuf, meninjau langsung pelaksanaan Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 12 Pati di Sentra Margo Laras, Jumat (15/5/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan proses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu berjalan optimal.
Didampingi Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, pria yang akrab disapa Gus Ipul ini mengapresiasi perkembangan positif para siswa. Menurutnya, anak-anak kini tampak lebih nyaman, sehat secara fisik, dan disiplin mengikuti jadwal pembelajaran.
“Hari ini saya bisa ke SRMP 12 Pati. Saya melihat bersama Bapak Plt Bupati Pati bagaimana penyelenggaraan Sekolah Rakyat di sini. Secara umum bisa berjalan dengan baik, ada perkembangan yang bisa kita catat sebagai prestasi,” ujarnya kepada awak media.
Baca juga: Sepatu Sekolah Rakyat Rp700 Ribu, Gus Ipul: Program Presiden Jangan Dikorupsi
Gedung Permanen Kapasitas 1.000 Siswa
Dalam kesempatan tersebut, Mensos mengungkapkan bahwa Kabupaten Pati terpilih menjadi salah satu lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat. Saat ini, progres konstruksi telah mencapai 50 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada Juli 2026 mendatang.
Fasilitas pendidikan ini dirancang komprehensif untuk menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Gedung tersebut akan dilengkapi dengan asrama siswa dan guru, perpustakaan, laboratorium, serta sarana olahraga.
“Ini adalah persembahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk keluarga yang paling kurang mampu, khususnya yang berada di desil 1 secara ekonomi,” tegas Gus Ipul.
Baca juga: Mensos Minta Tersangka Pencabulan Santriwati di Pati Dihukum Seumur Hidup
Prioritas Warga Pati dan Seleksi Ketat
Karena dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Gus Ipul memastikan prioritas utama penerima manfaat adalah warga lokal Pati. Untuk tahun ini, kuota yang disediakan sebanyak 300 siswa yang terbagi rata untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Mekanisme seleksi dipastikan berjalan transparan sesuai arahan Presiden, dengan merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta verifikasi lapangan oleh Dinsos, pendamping PKH, dan BPS.
“Ini proses yang bersih. Tidak ada siswa titipan, tidak ada suap, tidak ada KKN. Yang bisa masuk adalah mereka yang memenuhi kriteria,” ungkap politisi PKB tersebut. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
