LINIKATA.COM, PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menyetujui rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp90 miliar ke Bank Jateng. Alasannya, pinjaman itu untuk pembangunan infrastruktur yang tentunya bermanfaat untuk warga.
Ketua DPRD Pati, Ali Badruddin mengungkapkan, rencana pinjaman daerah ini telah disampaikan Bupati Pati dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Pati tahun 2026, beberapa waktu lalu.
“Waktu itu, Pak Bupati menyampaikan rencana pinjaman Rp90 miliar. Di samping itu juga disampaikan kegunaannya langsung untuk membangun jalan yang rusak,” katanya saat ditemui di DPRD Pati, Rabu (19/11/2025).
Baca juga: Bupati Pati Ajukan Pinjaman Rp90 M untuk Proyek Infrastruktur
Ia menjelaskan, rencana pinjaman yang diperuntukkan perbaikan jalan ini merupakan rekomendasi dari Inspektorat Pati. Mengingat, kondisi keuangan daerah yang kini terbatas lantaran adanya pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Inspektorat merekomendasikan bahwa jalan itu rusak akibat curah hujan yang tinggi, harus dibangun terlebih dahulu. APBD Kabupaten Pati terbatas, transfer ke Pati ada pengurangan cukup banyak dibandingkan waktu covid,” terangnya.
Oleh karena itu, pihaknya pun menyetujui adanya pinjaman tersebut. Menurutnya, kegunaan pinjaman yang nilainya Rp90 miliar itu sudah jelas untuk pembangunan di daerahnya.
“Prinsip kita sudah jelas. Karena penggunaannya sudah jelas, arahnya sudah jelas uang Rp90 miliar itu, fakta pendukungnya sudah lengkap. Kami di DPRD semuanya mendukung,” jelasnya.
Menurutnya, pinjaman ini lebih kecil daripada daerah lain. Ia pun berharap, jika pinjaman ini diajukan bisa segera direalisasikan untuk mendukung pembangunan.
“Ini kalau dibandingkan dengan tetangga kita lebih kecil. Mudah-mudahan dengan rencana Pak Bupati ini infrastruktur di Kabupaten Pati akan cepat selesai pembangunannya,” imbuhnya.
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Pati 6,2 Persen, Sudewo: Kami Pastikan Masyarakat Sejahtera
Ali menambahkan, membangun Kabupaten Pati perlu kebersamaan antara eksekutif dan legislatif. Meskipun demikian, ia menegaskan DPRD Pati akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
“Tentunya hal pengawasan, kami bersama-sama akan mengawal dan mengawasi setelah tahapannya kita jalani, tak hanya pinjaman, tapi semua yang ada di dalam APBD itu,” pungkasnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
