LINIKATA.COM, PATI – Bupati Pati Sudewo berencana mengajukan pinjaman ke Kementerian Keuangan sebesar Rp90 miliar untuk infrastruktur. Namun, upaya ini menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati.
Sudewo menyampaikan, prioritas penggunaan dana pinjaman akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur jalan, penanganan banjir, serta perbaikan fasilitas pendidikan. Menurutnya, pinjaman tersebut merupakan strategi percepatan pembangunan tanpa menambah beban bagi masyarakat.
“Pinjaman daerah itu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan. Supaya jalan yang baik segera dirasakan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan demikian pergerakan perekonomian itu bisa menjadi lebih lancar,” ujarnya ditemui usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Pati, Senin (10/11/2025).
Baca juga: DPRD Pati Permasalahkan Kualitas Perbaikan Jalan, DPUTR: Sesuai Anggaran
Sudewo menjelaskan, pembayaran pinjaman daerah tersebut akan dilakukan secara berkala mulai 2027 dan ditargetkan lunas pada 2029. Pinjaman daerah sebesar Rp90 miliar itu telah dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pati. Adapun nilai cicilan per tahun diperkirakan berkisar antara Rp32 miliar hingga Rp33 miliar.
“Pembayarannya tidak memberikan beban kepada masyarakat sedikit pun. Kami mulai mencicil di 2027, dan pada 2029 sudah lunas,” jelasnya.
Menurut Bupati, langkah ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar daerah berani melakukan terobosan dalam mempercepat pembangunan. Dengan adanya tambahan pembiayaan ini, pihaknya berharap percepatan infrastruktur dapat segera terwujud sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini juga merupakan saran dari pemerintah pusat, khususnya dari Menteri Keuangan, agar kepala daerah melakukan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan,” tandasnya.
Baca juga: Progres Perbaikan Puluhan Jalan di Pati Senilai Rp320 M Capai 80 Persen
Bagi Sudewo, pinjaman daerah tersebut perlu dilakukan karena dana transfer daerah dipangkas cukup besar yang jumlahnya mencapai seratusan miliar.
“Transfer daerah mengalami penurunan yang cukup signifikan, kurang lebih Rp150 miliar. Untuk menutup kekurangan itulah kami melakukan pinjaman,” pungkasnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
