LINIKATA.COM, PATI – Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati telah menerbitkan 90 persen lebih pengajuan paspor untuk jemaah calon haji (Calhaj) untuk keberangkatan 2026. Hingga saat ini, sudah lebih dari 4.900 paspor berhasil diterbitkan dari total 4.977 permohonan yang masuk.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati, Ahmad Zaeni, menjelaskan, ribuan jemaah calon haji tersebut berasal dari 5 Kabupaten yakni Pati, Jepara, Rembang, Blora, dan Kudus.
“Dari wilayah kerja Imigrasi Pati, kami sudah melayani sekitar 4.000 lebih jemaah. Secara total, penerbitan paspor untuk tahun 2026 sudah mencapai lebih dari 90 persen,” jelasnya saat Evaluasi Pelayanan Penerbitan Paspor Bagi Calon Jemaah Haji tahun 2026 di Aula Kantor Imigrasi Pati, Selasa (11/11/2025).
Baca juga: Pertumbuhan Ekonomi Pati 6,2 Persen, Sudewo: Kami Pastikan Masyarakat Sejahtera
Dalam pelaksanaannya, Imigrasi Pati menerapkan dua skema pelayanan. Untuk jamaah dari Kabupaten Pati dan Kudus, pelayanan dilakukan langsung di Kantor Imigrasi dengan ruang layanan khusus agar tidak mengganggu layanan umum.
“Sementara untuk Jepara, Rembang, dan Blora, pelayanan dilakukan secara jemput bola melalui layanan mobil paspor yang mendatangi Kantor Kementerian Agama setempat,” beber dia.
Zaini mengatakan, proses pelayanan pembuatan paspor calhaj ini dimulai pada Senin (8/9/2025). Layanan yang diberikan untuk calhaj antara lain penerbitan paspor baru, penggantian paspor dan penambahan nama (endorsment) bagi calhaj yang nama di paspornya hanya terdiri atas satu suku kata.
”Kita tetapkan tingkatkan pelayanan dan yang belum terlayani kemungkinan tambahan kuota kami tetap masih menerima. Baik secara massal atau mandiri. Kita semuanya sama semuanya, karena jemaah didominasi lansia kita layani ekstra,” kata dia.
Baca juga: Bea Cukai Kudus Amankan Rokok Ilegal hingga Minuman Beralkohol Senilai Rp29,6 M
Menurut Zaini, Imigrasi Pati tetap siap melayani jemaah yang belum mengurus atau melakukan konfirmasi paspor, termasuk jika terjadi penambahan kuota atau pergantian jamaah.
“Walaupun pelayanan massal sudah selesai, kami tetap menerima jamaah yang belum terlayani. Kami tetap bersinergi dengan Kementerian Agama, baik untuk layanan mandiri maupun layanan bersama,” katanya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
