LINIKATA.COM, PATI – Ribuan nelayan yang tergabung dalam Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera dan Asosiasi Mina Santosa Kabupaten Pati berencana menggelar aksi damai besar-besaran pada Senin (4/5/2026) mendatang. Langkah ini diambil sebagai respons atas lonjakan harga BBM non-subsidi yang kini melambung hingga di atas Rp27.000 per liter.
Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono, menegaskan bahwa biaya operasional yang tidak terkendali saat ini telah mencekik pendapatan para nelayan. Mengingat, komponen BBM merupakan bagian paling vital yang menyerap hingga 70 persen dari total biaya setiap kali kapal melaut.
“Kenaikan harga BBM global akibat situasi perang membuat biaya melaut melonjak drastis, sementara pendapatan nelayan justru menurun,” ujar Eko Budiyono dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/4/2026).
Baca juga: Harga BBM dan Aspal Naik, Anggaran Proyek Jalan di Pati Terpaksa Dirombak
Tuntutan Harga Khusus demi Ketahanan Pangan
Dalam aksi yang dijadwalkan berpusat di Alun-alun Juwana dan berlanjut ke Alun-alun Pati tersebut, para nelayan membawa tuntutan spesifik kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka mendesak pemerintah menetapkan harga BBM khusus nelayan di angka Rp13.600 per liter, atau dua kali lipat dari harga subsidi saat ini.
Eko menekankan bahwa tuntutan ini bukan sekadar urusan perut nelayan, melainkan berkaitan erat dengan visi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sektor perikanan tangkap adalah penyumbang utama kebutuhan protein masyarakat yang tidak boleh diabaikan.
“Sub sektor perikanan tangkap adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Jika usaha ini mati, ketahanan pangan kita juga terganggu,” tegas Eko.
Jalur Diplomasi yang Belum Membuahkan Hasil
Sebelum memutuskan turun ke jalan, pihak paguyuban dan asosiasi sebenarnya telah menempuh jalur diplomasi. Mereka telah menyerahkan analisa usaha dan data kemampuan riil nelayan kepada Dirjen Perikanan Tangkap. Meski Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menggelar rapat lintas sektor bersama Bappenas, Pertamina, hingga Kemenkeu, namun hingga kini belum ada kebijakan nyata yang turun ke bawah.
“Kami sudah sampaikan aspirasi lewat jalur resmi dan rapat-rapat koordinasi, namun tindak lanjut pemerintah sangat dinantikan segera agar nelayan bisa tetap bertahan,” tambahnya.
Aksi damai yang akan dimulai pukul 07.00 WIB ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pemerintah pusat. Tanpa kepastian harga energi, industri perikanan tangkap di Bumi Mina Tani terancam gulung tikar dan ribuan nelayan terpaksa berhenti melaut. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
