LINIKATA.COM, PATI – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pati terus mematangkan berbagai persiapan teknis guna mendukung operasional bus Trans Jateng koridor Jepara-Kudus-Pati (Jekuti).
Langkah koordinasi intensif terus dilakukan bersama Balai Transportasi Jawa Tengah Dishub Provinsi Jateng untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung di wilayah Pati.
Pengembangan rute antarkota ini diawali dengan pelaksanaan survei kebutuhan mobilitas masyarakat serta pemetaan komitmen dari jajaran pemerintah daerah setempat.
Baca juga: Dishub Pati Sambut Baik Wacana BRT Trans Jateng Buka Rute ke Pati
Kepala Dishub Kabupaten Pati, Tony Romas Indriarsa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkonsultasi langsung dengan pimpinan daerah terkait alokasi dukungan anggaran dan fasilitas fisik.
“Kami baru koordinasi dan konsultasi dengan Bu Sekda serta Pak Bupati berkaitan dengan kesiapan kita. Karena ini membutuhkan anggaran untuk menyiapkan halte, lahan parkir bus Trans Jateng di Pati, hingga pengaturan rute,” ujar Tony, Kamis (17/9/2026).
Guna mengantisipasi potensi gesekan dengan penyedia moda transportasi lokal seperti angkutan desa (angkudes), Dishub Pati telah merancang skema pembatasan titik pemberhentian armada.
“Trans Jateng ini sistemnya harus halte ke halte, tidak bisa berhenti di sembarang tempat. Sementara ini kami menyiapkan sekitar 11 titik halte khusus di wilayah Pati. Jika sudah disetujui Pak Bupati, akan langsung kami siapkan,” bebernya.
Tunggu Alokasi Armada
Mengenai besaran jumlah armada bus yang akan dioperasikan pada jalur Jekuti tersebut, pihak Dishub Pati mengaku masih menunggu penetapan resmi dari Balai Trans Jateng Provinsi Jateng.
Penataan titik halte dan rute lalu lintas di dalam kota bakal disesuaikan secara presisi agar tidak mengganggu kelancaran arus kendaraan reguler.
“Terkait alokasi armada nanti sepenuhnya ditentukan oleh pengelola Balai Trans Jateng Provinsi Jateng,” lanjutnya.
Baca juga: Dishub Pati Tunda Pemberlakuan Parkir Non-Tunai, Ini Penyebabnya
Koordinasi Lintas OPD
Demi menjamin kelancaran program transportasi massal berbasis aglomerasi ini, Pemkab Pati menerjunkan tim lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pati dinilai krusial untuk mengawal skema pembiayaan hingga kelayakan prasarana jalan.
“Sinergi lintas OPD ini penting karena menyangkut kesiapan anggaran daerah, ketersediaan lahan, hingga pemeliharaan kualitas jalan yang akan dilintasi armada Trans Jateng,” tandasnya.
Editor: Ahmad Muhlisin
