LINIKATA.COM, PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, resmi meningkatkan status penanganan bencana dari siaga menjadi tanggap darurat kekeringan, Kamis (17/9/2026).
Kebijakan strategis tersebut diambil menyusul krisis air bersih yang kian meluas dan telah berdampak pada 40 desa yang tersebar di 10 kecamatan se-Kabupaten Pati.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat mobilisasi bantuan logistik dan pasokan air bersih secara menyeluruh kepada belasan ribu warga yang terdampak kemarau panjang.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pati, zona kekeringan berat melanda Kecamatan Jakenan (9 desa) dan Gabus (7 desa).
Baca juga: 49 Desa di Pati Kekeringan, Kapan Status Tanggap Darurat Ditetapkan?
Wilayah kekeringan tingkat tinggi mencakup Winong (6 desa) dan Tambakromo (5 desa), sedangkan zona sedang berada di Jaken (4 desa). Adapun kekeringan tingkat ringan melanda Pucakwangi (3 desa), Kayen (2 desa), Dukuhseti (2 desa), Pati (1 desa), serta Sukolilo (1 desa).
Bencana kekeringan yang berlangsung sejak pertengahan Juli ini tercatat telah berdampak pada 17.172 jiwa dari 5.054 Kepala Keluarga (KK), dengan total distribusi air mencapai 158 tangki atau setara 740.000 liter.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan bahwa penetapan status ini telah memenuhi ambang batas Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 36 Tahun 2013, di mana kekeringan telah melampaui syarat minimal 3 desa dan 1.200 hektare lahan pertanian.
“Sekarang ini terpantau sudah sekitar 1.700 hektare lahan kekeringan. Berlangsungnya (tanggap darurat bencana) masih nunggu sampai kekeringan ini selesai,” katanya usai Rakor Tanggap Darurat Bencana Kekeringan di Ruang Pragola Kompleks Kantor Bupati Pati, Kamis (17/9/2026).
Kucurkan Dana BTT Rp250 Juta
Melalui penetapan status tanggap darurat ini, Pemkab Pati resmi mengalokasikan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) tahap awal sebesar Rp250 juta. Dana ini bisa bertambah dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (PTJSL) dari Bank Jateng.
“Kalau tanggap darurat ini kita bisa mengalokasikan dana BTT, nominalnya sekitar Rp250 juta. Intinya hari Senin ini sudah bisa kita laksanakan pengiriman truk-truk tangki air bersih ke 40 desa terdampak,” beber Chandra.
Chandra menegaskan besaran anggaran tersebut bersifat fleksibel dan siap ditambah apabila masa darurat kekeringan di Bumi Mina Tani berlangsung lebih lama.
“Dana ini kan fleksibel. Kalau kekeringannya masih panjang pasti akan kita alokasikan tambahan karena dana BTT kami kan juga masih ada,” ujarnya.
Baca juga: Tangani Kekeringan, Pemkab Pati Siapkan Rp1,5 M untuk Pasok Air Bersih
Proyeksi Sumur Bor 2027
Di samping fokus pada droping air harian, alokasi dana darurat tersebut juga diarahkan untuk memetakan titik sumber air guna perancangan sumur dalam pada tahun anggaran mendatang.
“Kegiatannya selain droping air, kami juga melihat titik-titik air terdekat dari wilayah desa terdampak, supaya bisa kita lokasikan nanti di 2027 untuk pengadaan sumur-sumur dalam,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Pati, Martinus Budi Prasetya, menambahkan bahwa empat armada BPBD disiapkan untuk menyalurkan 8 hingga 12 tangki air per hari secara bergilir, dibantu armada PMI dan komunitas donatur.
“Harus merata. Jadi jangan sampai terjadi tumpukan bantuan air bersih di satu desa, sementara di desa yang lain belum pernah tersentuh bantuan. Itu yang kami upayakan,” pungkas Martinus. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
