LINIKATA.COM, Pati – Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi sebagai respons atas Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pati Sudewo, Selasa (20/1/2026).
Pantauan di lokasi, puluhan massa mulai memadati Alun-Alun Pati sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka kemudian berjalan menuju depan Kantor Bupati Pati dengan membentangkan dua tulisan. Salah satunya berisi, Mulai Saiki Diurus Cah-cah. Bupati Pati sido Sold Out’.
Mereka lantas menggelar aksi dan pembacaan pernyataan sikap atas OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo tepat di bawah papan nama Kantor Bupati Pati.
Baca juga: KPK OTT Sudewo: 1 Kadin, 4 Camat dan 5 Kades Ikut Diperiksa
Aspirasi dan Dukungan untuk KPK
Aksi ini merupakan bentuk apresiasi warga terhadap langkah tegas KPK yang menjaring Sudewo dalam kasus dugaan jual beli jabatan perangkat desa, Senin (19/1/2026). Salah satu peserta aksi, Husaini, menyampaikan, simbolisme dari pemasangan spanduk tersebut:
”Kantor Bupati Pati mulai saiki diurus cah-cah. (Kantor Bupati Pati mulai sekarang diurus anak-anak AMPB),” tegasnya.
Koordinator AMPB, Suharno, menyatakan bahwa penangkapan ini adalah buah dari pengawalan panjang masyarakat sipil terhadap indikasi korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Menurutnya, perjuangan masyarakat selama ini sering kali mendapat rintangan berat.
”Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil secara konsisten menyuarakan, melaporkan, dan mengawal dugaan penyalahgunaan kewenangan yang terjadi, meskipun dalam prosesnya diwarnai berbagai tekanan dan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis,” kata dia.
Tuntutan Penuntasan Kasus
AMPB mendesak KPK agar tidak berhenti pada penangkapan saja, melainkan membongkar seluruh jaringan korupsi yang ada.
Baca juga: Kepala Dispermades Pati Benarkan Diperiksa KPK Terkait Perades
”Proses penegakan hukum perlu dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih, agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat benar-benar dipulihkan,” lanjut dia.
Aliansi ini juga menekankan pentingnya kecepatan dalam mengusut dugaan jual beli jabatan yang menyeret nama Sudewo agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
”Penanganan perkara yang berlarut-larut hanya akan menimbulkan ketidakpastian dan spekulasi di tengah publik,” ungkap dia.
Sebagai penutup, Suharno menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawasi jalannya proses hukum dan berharap tidak ada lagi tindakan kriminalisasi terhadap warga yang kritis.
”AMPB berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas, sebagai bagian dari tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tandas dia. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
