LINIKATA.COM, PATI – Bupati Pati, Sudewo bersedia meninjau ulang jika ada warga yang keberatan dengan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang diterimanya. Pernyataan ini dia sampaikan setelah muncul gelombang penolakan kebijakan itu yang terus membesar.
Sudewo menyampaikan, kenaikan PBB-P2 itu maksimal 250 persen. Jadi, tidak semuanya mendapatkan angka itu karena setiap wajib pajak mendapatkan kenaikan yang bervariasi.
“Kenaikan sebesar 250 persen itu tidak semuanya. Itu hanya maksimal 250 persen, itu maksudnya,” ucapnya saat menggelar jumpa pers di Pendapa Pati, Kamis (7/8/2025).
Baca juga: Bupati Sudewo Minta Maaf Atas Kericuhan Penertiban Posko Donasi Demo Tolak PBB-P2
Menurutnya, wajib pajak yang mendapatkan kenaikan di bawah 250 itu jauh lebih banyak. Makanya, jika ada WP yang keberatan, bisa menyampaikan ke pihak desa, kecamatan, atu kabupaten dan nanti akan ditinjau ulang.
“Jadi yang di bawah 100 persen dan 50 persen jauh lebih banyak. Namun demikian kalau ada yang menuntut supaya yang sampai 250 persen itu diturunkan, akan saya tinjau ulang,” bebernya.
“Alhamdulillah, pembayaran PBB-P2, pajak, sampai saat ini sudah hampir mencapai 50 persen,” lanjut dia.
Sudewo menyadari bahwa di awal kepimpinannya masih banyak kekurangan, sehingga masih banyak hal yang perlu dibenahi.
“Di awal ke pemerintahan saya ini, tentu saya banyak sekali kelemahan, banyak sekali kekurangan dan saya memang harus banyak belajar. Mudah-mudahan ke depan makin lancar, terkendali semuanya, saya juga siap menerima masukan,” tuturnya.
Dia berharap masyarakat di Kabupaten Pati tetap kondusif. Ia mengaku tak ingin daerah berjuluk Bumi Mina Tani ini dikenal tidak baik secara luas.
Baca juga: Soal Demo Tolak PBB-P2, Sudewo: Tak Ada Maksud Menantang Rakyat
“Marilah sama-sama menciptakan situasi yang kondusif untuk Kabupaten Pati. Kabupaten Pati harus kita cintai bersama. Jangan sampai terkesan Kabupaten Pati adalah keras dan mencekam,” terangnya.
Ia menyampaikan, pihaknya juga akan tetap konsisten melanjutkan pembangunan-pembangunan. Baik itu infrastruktur jalan maupun fasilitas kesehatan.
“Pembenahan rumah sakit yang dulu jelek menjadi baik. Itu semata-mata juga demi kepentingan rakyat. Infrastruktur jalan yang rusak di mana-mana, sekarang kami tangani itu juga semata-mata kepentingan rakyat. Kami konsisten menangani pendidikan, pertanian, perikanan, dan itu semua demi kepentingan rakyat,” ucapnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
