LINIKATA.COM, PATI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mengkritisi kebijakan Bupati Pati Sudewo yang membuka seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Mengingat, seleksi terbuka ini sebelumnya semoat ditunda tapi selang sehari dilanjutkan lagi oleh bupati.
Langkah itu tertuang dalam Surat Pengumuman Bupati Pati Nomor T/45 tertanggal 11 Oktober 2025 yang ditandatangani secara elektronik oleh yang bersangkutan.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menyebut langkah Bupati itu tergesa-gesa dan tidak bijak. Mengingat, suasana Bumi Mina Tani belum kondusif sejak adanya demonstrasi pada 13 Agustus lalu.
Baca juga: Ada Kesalahan Teknis, Bupati Sudewo Tegaskan Seleksi 7 Kepala Dinas Tetap Dilanjutkan
“Pada saat paripurna terakhir, kami sudah menyampaikan agar rencana pengisian JPT ditunda. Kondisi di Pati belum kondusif, dan kami berharap menunggu sampai pansus selesai,” ucapnya di Gedung DPRD Pati, Rabu (15/10/2025).
Ia menambahkan, meskipun secara prosedural Bupati tidak wajib meminta izin DPRD, tapi seharusnya tetap ada koordinasi dan komunikasi antarlembaga penyelenggara pemerintahan daerah.
“Kami ini, kan juga bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah. Sudah selayaknya ada koordinasi dengan DPRD sebelum melangkah,” ujarnya dengan nada kecewa.
Baca juga: Pemkab Pati Buka Seleksi 7 Kepala Dinas, Rencana Dilantik 10 November
Narso mengaku tidak mengetahui pasti posisi tahapan seleksi saat ini. Namun, ia memastikan prosesnya sudah berjalan kembali. Karena itu, pihaknya mendesak agar panitia seleksi (pansel) segera menghentikan sementara seluruh proses pengisian jabatan tersebut.
“Kami berharap dari pihak eksekutif, dalam hal ini Bupati, untuk menghentikan sementara proses pengisian JPT ini. Tunggu sampai suasana betul-betul kondusif,” tegasnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
