LINIKATA.COM, PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memprioritaskan pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Hal ini disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pati, Jumat (18/9/2026).
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan diarahkan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur yang masih cukup besar. Terutama karena kerusakan jalan di sejumlah titik dinilai telah mengganggu mobilitas masyarakat.
“Prioritasnya tetap infrastruktur. Infrastruktur masih banyak sekali yang perlu diperhatikan. Ada laporan dari masyarakat terkait kecelakaan dan lainnya akibat kondisi jalan yang sudah parah,” tegasnya.
Baca juga: Imbas Kemarau Panjang, Petani di Jambean Kidul Pati Nekat Utang Demi Buat Sumur Bor
Menurut Chandra, tambahan dana untuk sektor infrastruktur mencapai sekitar Rp60 miliar. Selain itu, terdapat sinkronisasi anggaran melalui Belanja Tak Terduga (BTT) dengan nilai sekitar Rp50 miliar hingga Rp60 miliar.
“Total dana tambahan untuk infrastruktur kita sampaikan Rp60 miliar. Di BTT ada sinkronisasi antara Rp50 sampai Rp60 miliar,” jelasnya.
Persetujuan bersama ini mengukuhkan komitmen eksekutif dan legislatif dalam mengoptimalkan fungsi anggaran yang efektif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan publik.
Selanjutnya, dokumen rancangan tersebut akan dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menempuh proses evaluasi maksimal 15 hari kerja sebelum disahkan menjadi Perda definitif.
“Ini baru rancangan. Selanjutnya rancangan ini akan kami kirimkan ke Pak Gubernur, masih menunggu tanggapan dari Provinsi Jawa Tengah maksimal 15 hari kerja,” ujar Chandra.
Baca juga: Segera Beroperasi di Pati, Dishub Siapkan 11 Halte Bus Trans Jateng
Tunggu Lampu Hijau Pemprov
Apabila tahapan evaluasi provinsi rampung dan naskah disetujui, seluruh mata anggaran dan program prioritas infrastruktur yang tertuang dalam dokumen perubahan siap dieksekusi secara masif di lapangan.
Chandra berharap sinergi birokrasi ini berjalan tanpa hambatan administratif sehingga pemanfaatan anggaran dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas di Bumi Mina Tani. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
