LINIKATA.COM, DEMAK – Puluhan petani tambak dari empat pedukuhan di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak menuntut ganti rugi proyek pembangunan Tol Semarang-Demak. Hal itu mereka lontarkan saat menggelar audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kamis (29/1/2026).
Advokat pendamping petani tambak, Ahmad Ulul Albab, mengatakan, sejak aliran air dari laut tertutup tanggul proyek Tol Semarang-Demak petani tambak di Desa Purwosari dan Desa Bedono tidak bisa ditaburi benih ikan.
“Akhirnya tambak-tambak ini yang dulunya air laut bisa masuk, dulu ikannya itu air laut, sekarang tidak bisa masuk, jadi tidak bisa ditanami ikan,” kata Ahmad, usai audiensi di DPRD Demak, Kamis (29/1/2026) sore.
Baca juga: Cegah Banjir, Ketua DPRD Demak Dorong Sejumlah Sungai Dinormalisasi
Petani tambak juga kehilangan mata pencaharian sehari-hari dari penangkapan ikan dan udang liar yang masuk ke area tambak melalui saluran air asin yang mengarah ke laut. Setidaknya terdapat 100 lebih tambak air asin yang tersebar di Dukuh Morosari, Pandansari, dan Tonosari, Desa Bedono, serta Dukuh Deles, Desa Purwosari.
“Tuntutan warga itu ganti rugi, karena hilangnya pekerjaan, karena dengan penutupan tol tanggul laut ini,” ujar Ahmad.
Ahmad menambahkan, audiensi turut dihadiri perwakilan dari Dinas Perikanan Demak dan Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinputaru Demak).
Menurutnya dari Dinas Perikanan Demak akan memfasilitasi budidaya ikan air asin menjadi ikan air tawar jika tidak ada aliran air laut yang masuk.
“Terkait ganti rugi, ini kan ada ganti rugi secara fisik ada dampak, ini lagi dibicarakan dan updatenya hari Selasa,” tutup Ahmad.
Sementara Ketua Komisi B DPRD Demak, Tatiek Soelistijani, mengkonfirmasi adanya tuntutan warga yang merasa kehilangan mata pencaharian dampak pembangunan Tol Semarang-Demak.
Baca juga: Ketua DPRD Demak Dorong Pemkab Segera Cairkan TPG Guru PAI
“Efek dari jalan tol, tanggul laut itu tambak-tambak mereka tidak bisa dialiri oleh air laut, sehingga setiap hari mereka bisa memperoleh uang karena ada udang yang masuk, ikan yang masuk ke tambak mereka sekarang tidak ada,” katanya.
Dia menyoroti pembangunan tol yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) yang perlu memikirkan dampak pembangunan bagi masyarakat sekitar.
“Ini kan efek pembangunan nasional, harapan kami, dari Pemerintah Pusat itu entah itu berupa ganti rugi atau bagaimana kepada mereka yang intinya menjadi efek tanah musnah itu tadi,” tuturnya.
“Jadi mereka kan penghasilannya berhenti, mestinya ada solusi, sebelum pembangunan harusnya sudah ada evaluasi,” sambungnya. (LK4)
Editor: Ahmad Muhlisin
