LINIKATA.COM, KUDUS – SD 5 Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, kini tak lagi riuh. Di awal tahun ajaran 2026/2027 ini, bangku-bangku Kelas 1 tampak melompong. Hanya ada tiga pasang mata bocah yang duduk di sana, sebagai murid baru. Angka yang sama persis dengan tahun lalu, seolah menegaskan bahwa sekolah ini sedang berjalan di tempat.
Sekolah ini tidak sedang kekurangan fasilitas, melainkan sedang ‘sekarat’ dihantam stigma. Di tengah masyarakat, SD 5 Hadipolo telanjur dicap sebagai “Sekolah Anak Kampung Sosial”. Label inilah yang menjadi tembok tebal bagi warga sekitar untuk enggan menitipkan masa depan anak-anak mereka di sana.
“Kami sudah bergerak door to door, mengetuk pintu rumah warga agar mau menyekolahkan anaknya di sini. Tapi stigma itu terlanjur kuat. Akhirnya, mayoritas murid yang bertahan di sini memang hanya anak-anak dari kompleks kampung sosial,” tutur Solichul Hadi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SD 5 Hadipolo, Selasa (14/7/2026).
Baca juga: Momen Bupati Kudus Antar Anaknya Hari Pertama Sekolah di SDIT Al Islam
Mirisnya, dari lima anak yang sebenarnya berminat mendaftar tahun ini, dua di antaranya terpaksa gigit jari. Mereka terganjal syarat administrasi karena tidak memiliki akta kelahiran. Pihak sekolah sudah menawarkan bantuan gratis untuk mengurusnya, namun respons dingin dari orang tua membuat upaya itu layu sebelum berkembang.
Pendidikan Kalah dari Urusan Perut dan Fenomena Murid Bekerja Jalanan
Dikatakan, total murid dari kelas 1 hingga kelas 6 di sekolah ini kini hanya tersisa 29 anak. Penurunan drastis ini mulai menjangkiti sejak tahun 2023, sisa-sisa efek pandemi Covid-19 yang mengubah perilaku anak-anak formal.
Terlalu lama belajar daring di rumah membuat mereka enggan kembali memegang buku. Bagi anak-anak di kompleks ini, pendidikan harus berkompromi dengan urusan perut.
“Setelah jam sekolah, mereka langsung disuruh bekerja oleh orang tuanya. Ada yang mengamen, berjualan rujak, sampai meminta-minta di jalanan,” ungkap Hadi.
Realitas pahit ini terbawa hingga ke dalam ruang kelas. Kerap kali, para guru harus membangunkan murid yang terkantuk-kantuk di atas meja saat pelajaran berlangsung. Rasa lelah akibat bekerja hingga larut malam di jalanan tak mampu disembunyikan oleh tubuh-tubuh mungil itu.
Tak hanya itu, pihak sekolah kerap didesak oleh orang tua murid agar membubarkan kegiatan belajar tepat pukul 12.00 WIB. Jika meleset sedikit saja, protes keras akan dilayangkan. Alasannya pilu, angkutan khusus yang akan membawa anak-anak ini ke ‘lahan kerja’ di jalanan sudah bersiap menjemput di depan gerbang.
Baca juga: Akibat Konflik Global, Revitalisasi Sekolah Rusak di Kudus Molor
Krisis Tenaga Pendidik dan Belum Adanya Solusi Instansi Terkait
Dengan demikian, beban berat SD 5 Hadipolo makin lengkap dengan minimnya tenaga pendidik. Saat ini, napas sekolah hanya ditopang oleh enam orang guru. Terdiri dari dua guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, tiga guru PPPK paruh waktu, dan satu guru GTT. Demi membuat roda sekolah tetap berputar, para guru terpaksa merapel kelas dan mengajar melebihi kapasitas normal.
Hingga pertengahan Juli 2026 ini, jeritan dari sekolah di sudut Jekulo ini belum mendapat respons nyata. Baik dari pemerintah desa maupun Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) terkait, belum ada formula atau solusi konkret yang diturunkan ke lapangan.
SD 5 Hadipolo kini berada di persimpangan jalan, bertahan di tengah gempuran stigma negatif masyarakat, sembari terus berupaya menyelamatkan masa depan anak-anak jalanan yang berhak atas kenyamanan belajar. (LK9)
Editor: Ahmad Muhlisin
