LINIKATA.COM, PATI – Nelayan di Kabupaten Pati kini bisa bernapas lega setelah pemerintah pusat resmi menurunkan harga khusus BBM non-subsidi bagi pengusaha kapal berukuran 30–200 Gross Tonnage (GT). Harga BBM yang semula bertengger di kisaran Rp30.000 per liter kini dipangkas drastis menjadi Rp15.000 per liter.
Formulasi penurunan harga BBM non-subsidi ini diketuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Senin (13/7/2026).
Kebijakan ini menjadi jawaban konkret atas keluhan para pelaut terkait tingginya biaya operasional. Apalagi, beban ongkos melaut tersebut sudah membubung tinggi sejak Mei 2026 lalu. Akibatnya, ribuan nelayan terpaksa tidak pergi melaut.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan bahwa keputusan tersebut merupakan kabar baik bagi ribuan nelayan Pati. Mengingat, selama ini mereka mengeluhkan tingginya biaya operasional akibat mahalnya harga BBM non-subsidi.
“Alhamdulillah, aspirasi para nelayan Pati akhirnya didengar dan dikabulkan. Terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan perhatian terhadap kebutuhan nelayan. Ini menjadi bukti bahwa suara masyarakat benar-benar diperjuangkan hingga membuahkan hasil,” ujar Chandra, Selasa (14/7/2026).
Baca juga: Harga Solar Meroket, Ribuan Nelayan Pati Terpaksa Berhenti Melaut
Jawaban Atas Tuntutan Aksi Demo Nelayan Pati
Penurunan harga BBM ini menjadi babak akhir dari rangkaian perjuangan panjang para pelaku usaha perikanan di Pati. Sebelumnya, ribuan nelayan sempat menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bupati Pati pada 4 Mei 2026 untuk menuntut keadilan harga energi.
Chandra menegaskan, sektor maritim merupakan pilar vital yang menopang stabilitas pangan di tingkat regional maupun nasional. Sehingga, intervensi stabilitas harga bahan bakar mutlak diperlukan agar produktivitas tangkapan laut tidak mandek.
“Nelayan merupakan penopang penting ketahanan pangan nasional melalui sektor perikanan. Karena itu mereka harus mendapatkan dukungan agar tetap bisa melaut dan menjaga produktivitas hasil tangkapan,” tegas Chandra.
Dengan diterapkannya harga baru yang jauh lebih murah ini, Chandra optimis roda perekonomian di kawasan pesisir Pati akan kembali bergolak positif. Turunnya ongkos produksi otomatis akan mendongkrak intensitas kapal untuk melaut, meningkatkan kesejahteraan para anak buah kapal (ABK), serta menguatkan sektor perikanan nasional.
Baca juga: Harga Solar Nonsubsidi Meroket, Ribuan Nelayan Pati Demo di Alun-Alun
Selisih Harga Ditutup Dana BPDP
Merujuk data resmi dari laman Kementerian Sekretariat Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa pengusaha nelayan dengan kapal skala 30–200 GT kini berhak memperoleh harga BBM Rp15.000 per liter demi menjaga daya saing industri perikanan. Sementara itu, untuk nelayan tradisional di bawah 30 GT harganya tetap dikunci senilai Rp6.800 per liter.
“Harga yang disepakati untuk 30–200 GT adalah Rp15.000 per liter,” ujar Airlangga.
Airlangga menambahkan, jika dihitung berdasarkan rata-rata produksi solar domestik, harga keekonomian aslinya berada di angka Rp18.600 per liter. Selisih dukungan sekitar Rp3.600 per liter tersebut tidak akan membebani APBN, melainkan ditutup menggunakan sisa dana Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dengan kuota distribusi mencapai 400.000 ton untuk jangka waktu enam bulan ke depan.
Sebagai langkah taktis di lapangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan kementeriannya segera menerbitkan regulasi teknis. Pemerintah juga bersinergi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memetakan titik-titik zonasi pangkalan penyaluran agar solar ramah kantong ini tepat sasaran dan terbebas dari ancaman penyelewengan.
Editor: Ahmad Muhlisin
