LINIKATA.COM, PATI – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani bencana hidrometeorologi yang menerjang 21 kecamatan di Kabupaten Pati. Dalam kunjungannya ke posko pengungsian di Balai Desa Sidoharjo, Sabtu (17/1/2026), ia merinci tujuh poin prioritas penanganan pascabencana.
Didampingi oleh Bupati Pati Sudewo dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sri Wulan, Suharyanto menjelaskan bahwa langkah pertama yang diambil adalah memastikan kesejahteraan para penyintas, baik yang berada di pengungsian maupun yang memilih bertahan di kediaman masing-masing.
“Kebutuhan dasar masyarakat, termasuk di sini pengungsian ini harus betul-betul diperhatikan,” tegas Suharyanto.
Baca juga: Kepala BNPB Sebut Dangkalnya Sungai Silugonggo Sebabkan Banjir Kudus-Pati
Untuk menekan risiko banjir susulan, BNPB bersama Pemprov Jateng mengerahkan tiga unit pesawat guna melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di wilayah eks Karesidenan Pati. Upaya ini bertujuan untuk mengalihkan atau mengurangi intensitas hujan yang turun.
“Kita sama-sama melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Tidak berarti memberhentikan hujan, tetapi bisa mengurangi curahnya. Yang semula ekstrem atau hujan lebat, ini mudah-mudahan sedang sampai lebat,” beber Suharyanto.
Selain pengendalian cuaca, pemerintah fokus pada pemulihan akses transportasi. Dalam dua pekan ke depan, ditargetkan tidak ada lagi desa atau kecamatan yang terisolasi akibat jalan atau jembatan yang terputus.
Kepala BNPB juga menyoroti pentingnya pembangunan permanen dan penanganan aset nasional. Ia telah menerima data rinci dari Bupati Pati untuk diajukan ke tingkat pusat, termasuk rencana normalisasi Sungai Silugonggo yang menjadi salah satu pemicu utama luapan air.
“Yang keempat adalah pengajuan infrastruktur permanen. Tadi Pak Bupati juga memberikan pengajuan secara rinci, datanya sudah jelas, lengkap. Ini akan kami tindaklanjuti pembahasan di tingkat pusat,” ujarnya.
Baca juga: Warga Mintobasuki Pati Terpaksa Berkarib dengan Banjir Tahunan
Pemerintah juga berjanji akan memberikan kompensasi bagi warga yang huniannya mengalami kerusakan. Pendataan aset masyarakat, mulai dari kategori rusak ringan hingga berat, akan segera dilakukan untuk proses penggantian atau perbaikan oleh pemerintah pusat.
Seluruh perbaikan infrastruktur, termasuk fasilitas umum seperti sekolah dan tempat ibadah, dirancang sebagai langkah mitigasi agar dampak serupa tidak terulang di tahun-tahun mendatang.
“Kita sepakat bahwa apa yang diupayakan di 2026 terkait dengan perbaikan-perbaikan infrastruktur merupakan mitigasi agar di 2027 dan 2028, mungkin terjadi banjir lagi, tetapi tidak di titik yang sama di 2026,” pungkas Suharyanto. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
