LINIKATA.COM, PATI – Kepala Desa (Kades) Asempapan, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Sukarno membantah tudingan massa demonstran yang menyebutnya arogan. Dia mengaku sudah berusaha adil dan tak membedakan pelayanan kepada masyarakat selama pemerintahannya.
Selama ini, kata Sukarno, dia selalu mengedepankan musyawarah bersama warga untuk memutuskan berbagai kebijakan, baik soal perubahan jadwal Haul Mbah Panggeng hingga penggunaan dana desa (DD).
”Tuntutannya, kan kearoganan, kesewenang-wenangan. (Tudingan) itu terjawab dengan rapat tadi malam, musyawarah di balai desa, kok. Arogannya di mana? Saya berusaha adil, bijaksana dengan pelayanan yang tidak membedakan pembangunan dan pemerataan,” katanya ditemui usai demonstrasi di Balai Desa, Kamis (6/11/2025).
Baca juga: Kades Asempapan Pati Didemo Warga, Dituntut Lengser Karena Arogan
Menurut Sukarno, jika arogan, maka pemerintahnya tidak akan mendapat dukungan dari perangkat desa dan warga.
“Makanya di Asempapan kondusif di masa pemerintah saya. Kelembagaan mendukung saya, bukan saya pek-pek (sogokan), tidak,” tegas dia.
Selain itu, ia juga mengaku sudah melakukan tahapan demi tahapan dalam menjalankan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa (DD). Bahkan penggunaan DD tersebut juga diumumkan di papan pengumuman desa.
”Kalau masalah pembangunan, secara pemerintahan, kan aturannya ada. Kita melakukan Musrembangdes, RAPBDes, APBDes terus infografis. Adapun pemeriksaan kan sudah ada yang berwenang, wewenangnya di Inspektorat,” kata dia.
Soal Perdes tentang Haul Mbah Panggeng, menurutnya itu juga berdasarkan aspirasi masyarakat. Dalam Musrenbangdes, sejumlah warga meminta kepada Pemdes untuk menyelaraskan peringatan hau dengan Sedekah Bumi.
”Perdes ini kan bukan abal-abalan, yang dibuat, disahkan, yang betul-betul lewat dari tokoh-tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat,” tutur dia.
Meskipun demikian, ia mengaku siap menampung aspirasi masyarakat yang menggelar demo dan menolak penyelarasan dengan sedekah bumi. Aspirasi tersebut bakal dibahas dalam musyawarah desa.
Baca juga: DPRD Pati Permasalahkan Kualitas Perbaikan Jalan, DPUTR: Sesuai Anggaran
”Kalau memang menghendaki, secara pribadi saya kan tidak bisa, Mas. Karena masalah-masalah besar. Nanti kita fasilitasi, kita temukan lagi (dengan masyarakat lainnya). Kita bahas, kita kaji lagi di musdes,” ungkap dia.
Sementara terkait soal limbah PG Trangkil, kata Sukarno, hal tersebut sudah ada sejak kepala desa sebelumnya. Selain itu, ia menilai limbah tebu juga bermanfaat bagi petani sawah.
”Dengan adanya limbah itu bisa panen dua kali, tiga kali. Kalau musim kemarau gak ada bantuan dari limbah itu, ya nggak mungkin panen. Tapi dengan adanya tuntutan itu nanti saya fasilitasi,” tandas dia. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
