LINIKATA.COM, SEMARANG – Gubernur Jaw Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengakselerasi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Mengingat, serapan anggaran sampai September baru 58,9 persen.
“Serapan anggaran perlu kita tingkatkan. Deviasi yang tinggi harus kita genjot sehingga harapannya nanti Desember 2025 semua terealisasi dengan baik. Termasuk akselerasi program-program nasional, provinsi, serta yang kita berikan ke kabupaten/kota,” kata Ahmad Luthfi usai rapat Evaluasi Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) Triwulan III 2025 di Kantor Gubernur, Selasa (21/10/2025).
Ahmad Luthfi menegaskan, evaluasi dilakukan agar anggaran dapat terserap 100 persen. Ia tidak ingin ada kegiatan yang tersumbat atau tidak terserap maksimal, sehingga menjadi trouble spot untuk perencanaan kegiatan pada 2026. Menurut dia, serapan anggaran yang perlu diakselerasi lebih banyak adalah pada kegiatan fisik.
Baca juga: Jateng Punya 8.523 Kopdes Merah Putih, Sekda: Jangan Ulangi Kisah Kelam KUD
“Kita harus tanggapi bersama sehingga perlu bekerja (secara) kolaboratif, agar bisa tepat sasaran dan tidak ada kegiatan yang tersumbat. Ini untuk evaluasi dan menyiapkan perencanaan kegiatan tahun 2026,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, dalam paparannya menjelaskan, evaluasi tersebut berdasarkan realisasi APBD per 30 September 2025. Secara rinci, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 65,57 persen, dari target Rp24,5 triliun sudah terealisasi Rp16,133 triliun. Terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 68,8 persen atau Rp10,746 triliun, transfer ke daerah 59,79 persen atau Rp5,265 triliun, dan pendapatan daerah lain yang sah sebesar 67,59 persen atau Rp110,299 miliar.
Sementara realisasi belanja daerah per 30 September 2025 mencapai 58,9 persen atau Rp14,815 triliun dari target Rp25,151 triliun. Terdiri atas biaya operasi sebesar 62,72 persen atau Rp10,067 triliun, biaya modal sebesar 23,32 persen atau Rp465,984 miliar, BTT sebesar 13,11 persen atau Rp3,277 miliar, dan biaya transfer 60,46 persen atau Rp4,278 triliun.
“Realisasi ini tidak jauh dari dengan rata-rata nasional. Antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja kita sudah mendekati. Kalau di beberapa daerah realisasi pendapatan tinggi tapi realisasi belanjanya rendah. Makanya sisa uang kas kita sisa hampir sekitar Rp600 miliar,” katanya.
Sumarno mengatakan, realisasi pendapatan dan belanja daerah pada 2025 memang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan banyak realokasi anggaran setelah ada Inpres Efisiensi dan penyesuaian visi misi Gubernur terpilih.
Baca juga: Banyak Peminat, Pemprov Jateng Tingkatkan Ekspor Produk Hewan hingga Tumbuhan
Terkait dukungan Jawa Tengah terhadap program prioritas pemerintah pusat, antara lain program makan bergizi gratis (MBG) sudah ada 1.308 unit SPPG aktif. Kemudian program 3 juta rumah dari anggaran APBD sudah terealisasi 10.137 unit (57,89%) dari target sebanyak 17.510 unit. Sedangkan dari anggaran non-APBD terealisasi 957 unit (46,23%) dari target sebanyak 2.070 unit.
Adapun program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sudah terbentuk 8.523 unit, dengan rincian sebanyak 3.891 unit telah beroperasi di 35 kab/kota dan 4.632 masih tahap persiapan. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis sudah terealisasi 100% di 881 Puskesmas. Terakhir program Sekolah Rakyat telah dibangun 3 Sekolah Dasar (11 Rombel), 3 SMP (27 Rombel) & 7 SMA (10 Rombel). Total siswa yang sudah tertampung sebanyak 1.160 orang. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
