LINIKATA.COM, PATI – Data penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Pati ternyata belum diperbarui, sehingga penyalurannya banyak yang tidak tepat sasaran. Hal ini terungkap saat Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengumpulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) se eks Karesidenan Pati di Pendapa Pati, Senin (4/8/2025).
Fakta ini terungkap saat Gubernur Luthfi membuka sesi pertanyaan tentang program pengentasan kemiskinan ekstrem. Saat itu, Babinsa Desa Klakahkasihan, Kecamatan Gembong mempertanyakan data penerima bansos yang banyak tak tepat sasaran. Padahal, pihak desa sudah sering memperbarui data penerima, tapi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos) tetap sama.
Mendapat pertanyaan itu, Gubernur lalu mengkonfirmasikannya kepada Kepala Desa Klakahkasihan, Handziq Sirar. Dalam klarifikasinya, dia mengakui hal itu memang terjadi di desanya. Menurut dia, pihak desa sebenarnya sudah mengusulkan penghapusan data warga yang sudah meninggal, sudah mampu, hingga pindah domisili. Namun, tidak ada perubahan dari pusat.
Baca juga: Gubernur Jateng Terjunkan Bhabinkamtibmas dan Babinsa Data Langsung Warga Miskin
“Desa sudah mengusulkan tapi tidak ada perubahan. Kenyataannya data masih tetap begitu saja,” ungkapnya.
Sontak saja, Bupati Pati, Sudewo langsung mengambil alih sesi untuk memberikan klarifikasi. Dia juga mengakui bahwa memang ada banyak sekali bansos dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tak tepat sasaran.
“Tidak hanya 10 ribu, 20 ribu, tapi berjumlah 41 ribu untuk PBI APBN. Yang bansos banyak sekali,” beber Sudewo.
Oleh karenanya, dua pekan lalu pihaknya melakukan koordinasi dengan Kemensos dan Badan Pusat Statistik (BPS). Keduanya menyarankan untuk melakukan pemutakhiran data penerima bansos. Saat itu juga pihaknya langsung mengumpulkan camat untuk mendata ulang agar saat pencairan bansos tahap III pada September sudah menggunakan data terbaru.
“Camat saya perintahkan untuk koordinasi dengan pihak desa dan PKH untuk mendata ulang (data penerima bansos). Setelah terkumpul akan saya laporkan ke Kemensos dan BPS untuk penerbitan SK (surat keputusan) penerima bansos terbaru,” sebutnya.
“Pertanyaan saya, Pak Kades sab Bu Kades, Pak camat sudah mengumpulkan njenengan untuk pemutakhiran data apa belum?” tanya Bupati.
Baca juga: Warga Pati Kibarkan Bendera One Piece di Posko Open Donasi Demo PBB-P2
Pertanyaan itu membuat geger seisi Pendapa Pati karena ternyata banyak kepala desa yang mengaku belum mendapatkan sosialisasi. Beberapa kepala desa langsung menimpali sudah ada yang mendapat sosialisasi, tapi soal pembaruan data PBI-JK saja, yang bansos belum.
“Saya sudah mewanti-wanti kepada camat untuk ditindaklanjuti. Jadi kalau sudah diberi kesempatan Kemensos melakukan pendataan ulang dan tak ditindaklanjuti, mana kala nanti saat pencarian bansos masih tidak tepat sasaran, maka jangan salahkan Mensos dan BPS,” tegas Sudewo. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
