Inti Berita:
- Wilayah: Pendopo Kabupaten Pati
- Inti berita: Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menekankan pentingnya integritas, transparansi, dan tata kelola bersih bagi pemerintahan desa melalui Program Jaksa Garda Desa
- Data kunci: Dihadiri camat, kepala desa/lurah, BPD, Abpednas se-Pati
LINIKATA.COM, PATI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan desa (Pemdes) yang bersih, transparan, serta akuntabel.
Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri Sosialisasi Optimalisasi Program Jaksa Garda Desa di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (24/9/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh pihak kejaksaan ini diikuti oleh camat, kepala desa/lurah, anggota BPD, perwakilan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kabupaten Pati, serta perangkat desa terkait sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Baca juga: Iming-Iming Bonus Besar, KONI Pati Pede Tembus 2 Besar Porprov Jateng 2026
Pentingnya Peran Pemdes dan BPD
Chandra menyampaikan, integritas merupakan tanggung jawab seluruh pihak, termasuk pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki peran penting dalam menyikapi berbagai persoalan di tingkat akar rumput.
Menurutnya, seluruh unsur memiliki tujuan yang sama untuk menjaga Kabupaten Pati tetap bersih, aman, sehat, serta mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Ia menilai Program Jaksa Garda Desa menjadi langkah strategis guna memperkuat pendampingan dan pengawasan tata kelola pemerintahan desa agar terhindar dari potensi penyelewengan.
“Dengan desa yang mapan, Kabupaten Pati nantinya akan menjadi baik, maju, makmur, dan sejahtera,” ujar Chandra.
Baca juga: Pemkab Pati Alokasikan Rp518 Juta Bangun Museum Tahap Awal di Eks Kantor Satpol PP
61 Desa Gelar Pilkades
Lebih lanjut, Plt Bupati memaparkan bahwa banyak program prioritas pemerintah yang langsung menyentuh masyarakat desa, sehingga koordinasi lintas sektor mutlak diperlukan.
Chandra juga mengingatkan pentingnya tata kelola yang transparan, terlebih terdapat 61 desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades).
Ia berharap kontestasi tersebut dapat melahirkan pemimpin desa yang mengedepankan integritas tinggi dan bersih dari praktik politik uang.
“Pemerintah desa diharapkan terbuka dalam menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang dihadapi agar dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama,” tambahnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
