LINIKATA.COM, REMBANG – Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’ memperingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk tidak mengurangi jatah anggaran per porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjamin kualitas gizi anak-anak. Hal ini ia sampaikan dalam rapat koordinasi di Lantai 4 Gedung Setda Rembang, Jumat (13/2/2026).
Pria yang akrab disapa Gus Hanies itu menyoroti temuan terkait pemorsian makanan yang dinilai belum sesuai dengan standar anggaran yang ditetapkan. Ia menegaskan bahwa alokasi dana per porsi harus direalisasikan secara utuh tanpa ada potongan yang dapat menurunkan standar kualitas makanan.
“Kalau memang jatahnya Rp10.000 per porsi, jangan sampai hanya direalisasikan Rp7.000 atau Rp8.000. Gizi dan kualitas harus menjadi nomor satu. SOP harus diterapkan dengan baik,” tegasnya.
Baca juga: Dandim Kudus Ingatkan SPPG Tak Sekedar Cari Untung dari MBG
Membangun Ekosistem Pangan Lokal yang Sehat
Selain masalah anggaran, Pemkab Rembang menekankan bahwa program MBG harus menjadi solusi ekonomi bagi masyarakat, terutama petani dan peternak. Program ini dirancang untuk menyatukan aspek kesehatan anak dengan ketahanan pangan dan penguatan ekonomi daerah melalui pola kerja sama dengan BUMD, BUMDes, serta koperasi.
“Kita ingin bangun ekosistem dari hulu sampai hilir. Jadi bukan hanya urusan dapur saja, tetapi ada keterkaitan antara petani, peternak, koperasi, BUMD, sampai penerima manfaat,” jelasnya.
Solusi Penyerapan Hasil Panen Petani dan Peternak
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas aspirasi masyarakat dalam Musrenbangcam di 14 kecamatan. Banyak petani dan peternak mengeluhkan hasil produksi mereka yang belum terserap optimal oleh pasar. Dengan menjadikan SPPG sebagai agregator atau pembeli hasil bumi lokal, keresahan tersebut diharapkan dapat teratasi secara konkret.
“Kami tidak mau MBG justru menjadi pemicu keresahan, tetapi harus menjadi solusi konkret,” tambah Hanies.
Standar Keamanan dan Operasional SPPG
Hingga saat ini, sebanyak 59 dari 109 SPPG di Kabupaten Rembang telah resmi beroperasi. Selain fokus pada distribusi, pemerintah daerah juga memberikan perhatian serius pada aspek keamanan pangan dan sanitasi lingkungan, termasuk pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pemeriksaan kualitas air secara berkala.
Baca juga: 11 Bulan MBG di Rembang: 43 SPPG Sasar 104 Ribu Siswa
“Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya gangguan kesehatan akibat kualitas makanan yang buruk,” katanya.
Menghadapi bulan suci Ramadan, Pemkab Rembang tengah menyusun skema pelaksanaan MBG yang tepat, termasuk kemungkinan penyediaan makanan kering atau kebijakan khusus lainnya. Dukungan perbankan juga didorong untuk membantu permodalan bagi pengelola SPPG melalui mekanisme business matching.
“Kita ingin MBG benar-benar menjadi solusi, membangun ekosistem yang sehat, dan tidak menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya. (LK8)
Editor: Ahmad Muhlisin
