LINIKATA.COM, PATI – Kondisi demokrasi di Kabupaten Pati tengah menjadi pusat perhatian publik selama masa kepemimpinan Sudewo. Berbagai insiden, mulai dari penangkapan aktivis hingga kasus kekerasan terhadap jurnalis, memicu kritik tajam dari berbagai pihak.
Praktisi Hukum sekaligus Pemerhati Demokrasi, Sudarsono, memberikan sorotan tajam terhadap dinamika yang terjadi. Menurutnya, terdapat tiga rentetan peristiwa penting yang menjadi catatan kelam bagi Bumi Mina Tani.
Peristiwa tersebut bermula dari dilaporkannya aktivis lingkungan di Pegunungan Kendeng ke kepolisian, disusul dengan perkara hukum yang menjerat Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, hingga kasus kekerasan yang menimpa wartawan saat menjalankan tugas profesinya.
Baca juga: 2 Terdakwa Mengelak, Saksi dan Bukti Perkuat Dugaan Kekerasan pada Wartawan Pati
Demokrasi di Titik Nadir
Sudarsono menilai bahwa ketiga kasus tersebut bukan sekadar persoalan hukum biasa, melainkan ujian serius bagi keberlangsungan demokrasi di Kabupaten Pati. Ia menegaskan bahwa masalah ini perlu dihadapi bersama dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang sehat.
“Kita sedang diuji bagaimana menyikapi demokrasi itu sendiri. Kalau saya boleh berpendapat elemen demokrasi bersatu untuk kemudian menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan sedang dihadapi untuk dipikirkan bersama-sama,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).
Keadilan Pajak dan Instrumen Pidana
Terkait perjuangan yang dilakukan oleh Botok dan kawan-kawan, Sudarsono menegaskan bahwa hal tersebut merupakan manifestasi kebebasan berdemokrasi demi memperjuangkan keadilan pajak. Namun, ia menyayangkan karena aspirasi tersebut justru berujung pada benturan dengan instrumen hukum pidana.
“Perlu pemahaman bersama apa yang diperjuangkan Mas Botok itu yang dirasakan masyarakat banyak. Semestinya sebagai pengayom, penggunaan instrumen pidana adalah yang terakhir dari penggunaan instrumen yang lain. Apakah polisi menggunakan instrumen terakhir, atau ada kepentingan politik di dalamnya tidak bisa menjawab soal itu,” tegasnya.
Harapan pada Kepemimpinan Plt Bupati Pati
Menanggapi carut-marutnya kondisi ini, Sudarsono menaruh harapan besar pada pundak Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Ia berharap di bawah kepemimpinan yang baru, iklim demokrasi di Kabupaten Pati dapat membaik dan lebih sehat bagi aspirasi masyarakat bawah.
Baca juga: AMPB Duga Kasus Botok Cs Pesanan, Soroti Surat Penangkapan Ganjil
Sudarsono mengusulkan adanya sebuah gugus tugas yang mampu menjadi jembatan antara masyarakat dengan instrumen kekuasaan. Hal ini bertujuan agar aspirasi rakyat dan kebijakan pemerintah bisa berjalan beriringan tanpa adanya sekat atau intimidasi hukum.
“Dengan begitu aspirasi dan kekuasaan itu nyambung. Jangan sampai isu yang lama, Bupati dikelilingi orang-orang soal kredibilitas nya juga dipertanyakan. Jadi hal saya berharap tidak terulang di kepemimpinannya Pak Chandra,” pungkasnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
