LINIKATA.COM, PATI – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah, menyebut, keputusan tak memakzulkan Sudewo adalah jalan terbaik untuk Kabupaten Pati. Pihaknya menjamin tak akan kehilangan sikap kritis pada kebijakan Bupati.
“Saya secara pribadi mohon maaf atas apa yang disampaikan oleh fraksi, karena saya sebagai ketua fraksi melihat bahwa ini adalah jalan terbaik untuk Pati. Kami di Fraksi PKB tidak kehilangan sikap kritis terhadap Bupati, tetap mencermati, mengawasi, dan mengkritisi kebijakan pemerintah,” ujar Muntamah saat ditemui di gedung dewan, Selasa (4/11/2025).
Ia menegaskan, keputusan fraksi PKB dalam memberikan rekomendasi dilakukan dengan pertimbangan matang dan bukan atas tekanan pihak mana pun.
Baca juga: Pilih Tak Makzulkan Sudewo, Gerindra Pati: Ini Dapat Masukan Masyarakat
“Kami bukan diberi tugas, tapi diajak muhasabah oleh pimpinan wilayah. Dengan pertimbangan-pertimbangan itulah yang kami lakukan,” tutupnya.
Muntamah mengatakan, keputusan memberikan rekomendasi perbaikan kinerja pada Bupati Pati atas hasil Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket bukanlah bentuk kehilangan sikap kritis terhadap pemerintah daerah. Sebaliknya, rekomendasi itu dinilai sebagai langkah terbaik demi perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.
“Apa yang disampaikan dalam rekomendasi fraksi merupakan bentuk tanggung jawab politik untuk mendorong pemerintahan yang lebih baik,” tegas dia.
Dia berharap, dengan berakhirnya pembahasan Hak Angket, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati dapat menjadikannya sebagai momentum introspeksi atau muhasabah agar penyelenggaraan pemerintahan ke depan lebih baik dan sesuai dengan rekomendasi seluruh fraksi.
“Mudah-mudahan dengan adanya hak angket yang sudah digulirkan ini pemerintah bisa muhasabah, agar lebih baik dan sesuai dengan rekomendasi dari semua fraksi,” tambahnya.
Baca juga: Pesan Sudewo pada Pihak Kontra Usai Gagal Dimakzulkan DPRD Pati
Muntamah juga menegaskan bahwa Fraksi PKB menekankan pentingnya sikap komunikatif, akomodatif, aspiratif, dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, Pemerintah daerah perlu mengedepankan etika dan kesopanan dalam pelayanan publik.
“Kalau PKB itu komunikatif, akomodatif, aspiratif, dan akuntabel. Lebih tidak arogan, lebih sopan. Semua ini tujuannya untuk perbaikan manajemen pemerintahan supaya pelayanan kepada masyarakat lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
