LINIKATA.COM, KUDUS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus mengusulkan bantuan dana untuk penanganan Bencana Hidrometeorologi ke pemerintah pusat sebesar Rp394,2 miliar. Surat bantuan nomor 400.9.10/294.1/2026 itu, pun telah dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun telah dikirim.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kudus, Revlisianto Subekti, mengonfirmasi bahwa Surat Usulan Penanganan Bencana Hidrometeorologi telah dikirimkan ke BNPBD dan Kemendagri. Usulan anggarannya sebesar Rp394.285.718.000, setelah sebelumnya diinventarisir mencapai angka Rp500 miliar.
‘’Dari hasil rapat via zoom meeting dengan Wakil Menteri terkait kemarin, kami diminta menginventarisir titik kebencanaan, baik longsor maupun banjir, serta potensi mitigasinya,’’ ujar Revlisianto, saat ditemui Jumat (23/1/2026).
Baca juga: Kepala BNPB Sebut Dangkalnya Sungai Silugonggo Sebabkan Banjir Kudus-Pati
Lanjutnya, anggaran tersebut mencakup berbagai sektor vital, mulai dari perbaikan infrastruktur, sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga kawasan wisata religi Colo. Khusus untuk penanganan longsor di pintu masuk wisata Colo, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri juga telah mengalokasikan dana pendamping sebesar Rp10 miliar.
‘’Untuk bantuan sektor pertanian atau gagal panen, nantinya berupa bibit dan pupuk. Sementara bantuan kerusakan rumah akibat longsor, diusulkan bantuan stimulan sebesar Rp50 juta per unit rumah,’’ ungkapnya.
Selain perbaikan fisik, Sekda menekankan pentingnya Dana Siap Pakai (DSP) yang diusulkan ke Kemendagri, agar operasional di lapangan tidak terkendala. Dana ini rencananya akan digunakan untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) pompa air, alat berat, hingga pengadaan gas Elpiji untuk dapur umum.
‘’Sebelumnya, kebutuhan gas dapur umum dicover oleh Hiswana Migas hingga mencapai sekitar 200 tabung senilai Rp30 jutaan. Dengan usulan ini, kita harap operasional bisa lebih mandiri,’’ tambahnya.
Baca juga: Warga Jati Kudus Tega Curi Emas Tetangganya yang Mengungsi saat Banjir
Disinggung pencairan Dana Tak Terduga (TT), Revli menegaskan Pemkab Kudus belum perlu mencairkan Dana Tak Terduga (TT). Pihaknya menilai penanganan bencana saat ini masih mampu tertangani berkat kolaborasi sistem Pentahelix yang melibatkan berbagai stakeholder dan bantuan logistik yang ada.
‘’Stok logistik yang ada saat ini masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan pengungsi, hingga nantinya untuk bekal di rumah saat pengungsi kembali,’’ jelasnya. (LK9)
Editor: Ahmad Muhlisin
