LINIKATA.COM, PATI – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, Teguh Bandang Waluyo membantah pernyataan Bupati Pati, Sudewo yang menyebut rapat pansus menelanjangi pemerintah. Dia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai jalannya Pansus.
“Menelanjangi pemerintah? Terserah masyarakat atau Bupati yang menilai. Terserah masyarakat menilai ini baik, buruk, terserah. Pak Bupati menilai ini buruk dan baik, terserah,” tegas dia di Gedung DPRD Pati, Sabtu (6/9/2025).
Menurut politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, pihaknya mempunyai tugas mendalami kebijakan Bupati Pati yang dinilai kontroversial. Jika rapat pansus itu akhirnya mendalami sampai seakar-akarnya, biarkan masyarakat yang menilai.
Baca juga: Sudewo Minta Pansus Jangan Telanjangi Pemerintah: Yang Sempurna Nabi Muhammad
“Yang jelas kita tidak ada niatan jelek. Kita hanya menjalankan konstitusi, apa yang menjadi tugas kami sebagai pansus,” tekan Bandang.
Dia mengatakan, tujuan pansus hak angket ini mendalami poin-poin aspirasi masyarakat yang disampaikan pada aksi demonstrasi pada 13 Agustus 2025 lalu. Dari 22 poin aspirasi, pihaknya menyederhanakan menjadi 12 poin.
“Tujuan pansus, kan pendalaman, jadi bukannya ke mana-mana. Kami masih sesuai dengan rel. Ini keterbukaan publik, masyarakat juga bisa menilai, kami ini lari ke mana, belok ke mana, naik ke mana, turun ke mana, kan teman-teman sudah bisa menilai,” ungkap dia.
Sampai saat ini, pihaknya sudah membahas 4-5 poin, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pengangkatan Direktur Utama dan pemutusan hubungan kerja 220 tenaga honorer RSUD RAA Soewondo, mutasi pejabat, dan kebijakan lima hari sekolah.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati tidak jadi ajang menelanjangi kinerja pemerintah. Menurut dia, tidak ada pemimpin yang sempurna.
Baca juga: Bupati Sudewo Ganti Plt Kepala Disdikbud di Tengah Sorotan Kebijakan Mutasi
“Jangan karena live streaming (siaran langsung) kemudian dijadikan kesempatan menelanjangi pemerintah. Tidak ada pemimpin yang sempurna kecuali Nabi Muhammad, Rasullullah,” tegasnya usai salat Jumat di Masjid Agung Baitunnur Pati, Jumat (5/9/2025).
Sudewo berharap pembahasan di pansus tidak melebar ke mana-mana. Cukup fokus pada 12 poin yang sedang didalami.
“Kalau yang dipersoalkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), ya PBB P2 yang ditajamkan. Jangan kemana-mana,” terang dia. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
