LINIKATA.COM, PATI – Bupati Pati, Sudewo dan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso disoraki warga saat Kirab Boyongan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati, Kamis (7/8/2025). Penyorakan warga ini imbas dari Kebijakan Menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Sorakan ini terdengar di hampir sepanjang rute kirab dari Pendapa Kemiri hingga Kantor Bupati Pati. Gemuruh teriakan itu nyaring terdengar misalnya di Jalan Pemuda depan ADA Swalayan, dan saat berada di kawasan Alun-Alun Pati mulai dari depan Masjid Agung Baitunnur Pati, depan Posko Penggalangan Donasi Demo Tolak Kenaikan PBB-P2, hingga masuk ke Pendapa Pati.
“Huuuuu!!! Turunkan Bupati!! Turunkan Pajak!!” teriak pengunjung.
Baca juga: Soal Demo Tolak PBB-P2, Sudewo: Tak Ada Maksud Menantang Rakyat
Hal sama juga terjadi saat Riyoso tiba. Teriakan hampir sama juga menyapanya sepanjang jalan. Begitu pula saat jajaran Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati lewati warga.
Salah satu warga, Fuad Saiful Rahman, mengakui, sorakan itu merupakan bentuk spontanitas warga saat Bupati dan Plt Sekda lewat. Mereka meluapkan kekecewaan atas kebijakan naiknya PBB-P2 hingga 250 persen.
“Ini kan baru hangat-hangatnya terkait kenaikan PBB-P2. Itu merupakan salah satu bentuk kekecewaan warga Pati,” ungkapnya.
Selaku warga Pati, dia merasa prihatin dengan kondisi saat ini. Di tengah kondisi ekonomi yang sedang lesu, tak semestinya pemimpin malah menambahi beban hidup warganya.
“Saya prihatin dengan kondisi Pati yang saat ini. Perlu dievaluasi lagi untuk kebijakan-kebijakan ini, biar lebih merakyat dan menguntungkan warga Pati,” harap Fuad.
Inisiator demo, Husein, menambahkan, sorakan itu merupakan bentuk kekecewaan warga atas kenaikan PBB-P2. Sorakan itu tidak dikoordinir dan memang aksi spontanitas warga.
“Itu kekecewaan masyarakat terhadap orang-orang (Bupati dan Plt Sekda) itu. Makanya dia menyoraki,” tegasnya.
Baca juga: Bupati Sudewo Minta Maaf Atas Kericuhan Penertiban Posko Donasi Demo Tolak PBB-P2Â
Menurut Husein, harusnya pemimpin itu bermasyarakat dan berpikir bagaimana caranya menyejahterakan mereka. Ini malah menyengsarakan rakyat dengan kebijakan-kebijakannya.
“Masyarakat pada kecewa semua sama seorang pemimpin dan seorang yang dipilih sebagai Sekda, tapi (malah) tidak mengerti perasaan masyarakat,” tandasnya. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
