LINIKATA.COM, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisahkan pemilihan legislatif (Pileg) DPR dan Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Pileg DPRD mulai 2029. Pemisahan ini untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Hal tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Putusan ini diucapkan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Kamis (26/6/2025).
Wakil Ketua MK Saldi Isra menjelasakan, mahkamah mempertimbangkan bahwa hingga saat ini pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan tanggal 26 Februari 2020.
Kemudian, secara faktual pula, pembentuk undang-undang sedang mempersiapkan upaya untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan pemilihan umum.
Baca juga: Kapolri Targetkan 24 SPPG di Jateng Beroperasi dalam 3 Bulan, Siap Layani 90.717 Anak
“Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan wali kota/wakil wali kota yang telah dilaksanakan selama ini tetap konstitusional,” tegasnya dalam rilisnya.
Dalam pertimbangan hukumnya, lanjut dia, Mahkamah menyatakan waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pileg yang berdekatan dengan waktu penyelenggaraan Pilkada menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat/pemilih menilai kinerja pemerintahan hasil dari Pemilu.
“Selain itu, dengan rentang waktu yang berdekatan, masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu nasional,” beber dia.
Menurut Mahkamah, Pilkada dan Anggota DPRD dapat digelar paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR/DPD dan presiden/wakil presiden. (LK1)
Editor: Ahmad Muhlisin
