LINIKATA.COM, GROBOGAN – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Grobogan 2026 resmi naik sebesar 6,44 persen atau Rp145.095 dari Rp2.254.090 menjadi Rp2.399.186. Kenaikan ini telah mempertimbangkan kepentingan buruh dan menjaga iklim usaha.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Grobogan, Teguh Harjokusumo R, mengatakan, kenaikan UMK 2026 ini merupakan hasil perhitungan sesuai regulasi terbaru pemerintah pusat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kontribusi tenaga kerja melalui nilai alpha.
Ia menjelaskan, penghitungan UMK 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam aturan tersebut, nilai α (alpha) ditetapkan pada rentang 0,50 hingga 0,90, yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus upaya bertahap mendekatkan upah minimum dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Baca juga: Bupati Grobogan Pimpin Konvoi Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo
Menurut Teguh, penetapan UMK di Grobogan telah melalui mekanisme yang berlaku, mulai dari perhitungan Dewan Pengupahan Kabupaten, rekomendasi Bupati, hingga penetapan oleh Gubernur Jawa Tengah. Kenaikan tersebut lantas ditetapkan melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/505 Tahun 2025.
“Prinsip yang kami pegang adalah keseimbangan antara kepentingan pekerja dan kemampuan perusahaan, dengan tetap menjaga iklim usaha dan hubungan industrial yang kondusif,” tegasnya saat membuka kegiatan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten Grobogan Tahun 2026, Selasa (30/12/2025).
Dalam kesempatan itu, Teguh juga menegaskan bahwa UMK berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan harus mengacu pada struktur dan skala upah yang wajib disusun oleh perusahaan.
Terkait Upah Minimum Sektoral (UMS), Disnakertrans Grobogan menyatakan hingga kini belum menetapkannya. Pasalnya, masih diperlukan kajian lebih lanjut terkait karakteristik sektor usaha, skala perusahaan, serta risiko kerja di masing-masing sektor.
Menutup sambutannya, Teguh mengapresiasi pengusaha dan pekerja di Grobogan yang selama ini mampu menjaga hubungan industrial tetap aman dan harmonis di tengah dinamika penetapan upah minimum.
Baca juga: SPI KPK 2025: Pemkab Grobogan Raih Skor Tertinggi di Jateng
“Stabilitas hubungan industrial adalah modal penting bagi keberlangsungan dunia usaha dan perlindungan kesejahteraan pekerja,” pungkasnya.
Diketahui, Sosialisasi UMK 2026 ini menghadirkan narasumber dari Dewan Pengupahan, Neti Ariyanti, Statistisi Ahli Muda BPS Grobogan, yang memaparkan perhitungan upah minimum, inflasi, serta komponen KHL sebagai dasar penentuan nilai alpha. (LK5)
Editor: Ahmad Muhlisin
