LINIKATA.COM, SIMEULUE — Aula I Bappeda Kabupaten Simeulue tampak lebih ramai dari biasanya, Senin (1/12/2025) siang. Sejak pukul 14.00 WIB, para kepala dinas, camat, perencana wilayah, hingga perwakilan masyarakat memenuhi ruangan untuk mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Pemaparan Hasil Akhir Tim Ekspedisi Patriot Kementerian Transmigrasi 2025.
FGD ini dibuka oleh Bupati Simeulue, Mohamad Nasrul Mikaris. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti temuan lapangan Tim Ekspedisi Patriot yang melibatkan akademisi dari Universitas Diponegoro (Undip), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Indonesia (UI).
“Temuan ini sangat penting menjadi dasar penyusunan kebijakan sektoral dan koordinasi lintas-OPD. Pemerintah daerah siap menindaklanjuti rekomendasi ini agar pembangunan kawasan transmigrasi dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Bupati dalam rilis yang diterima linikata.com, Minggu (7/12/2025).
Dalam forum tersebut, Tim Ekspedisi Patriot Undip memaparkan hasil kajian strategis terkait perkembangan Kawasan Transmigrasi (KT) Selaut yang dibangun sejak 2016. Undip menempatkan tiga isu utama sebagai fondasi pembangunan menuju agenda nasional “Transmigrasi Tuntas”: konsolidasi tanah, penataan ekologi kawasan, dan penguatan infrastruktur dasar.
Ketua Tim Ekspedisi Patriot Undip, Asnawi Manaf, menjelaskan bahwa KT Selaut kini harus dipandang sebagai koridor agromaritim yang menghubungkan sentra pertanian, perikanan, dan agroindustri kelapa–rempah di tiga klaster utama: Sigulai, Lubuk Baik–Lamerem, dan Tamon Jaya–Meunafa.
“Kawasan ini harus dibangun sebagai satu sistem agromaritim yang terhubung. Penguatan legalitas lahan, infrastruktur jalan dan pelabuhan, hingga fasilitas pascapanen harus dirancang sebagai satu paket kebijakan,” kata Asnawi.
Perwakilan masyarakat yang hadir pun menilai hasil kajian ini penting untuk penyelarasan perencanaan lintas-sektor, terutama dalam pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga transmigran.
Salah satu sorotan utama Undip adalah perlunya konsolidasi tanah di kawasan transmigrasi, khususnya di Sigulai dan sekitarnya. Melalui penelusuran Nomor Induk Bidang (NIB), dokumen HPL–SHM, hingga pemeriksaan batas bidang menggunakan foto udara dan portal Bhumi ATR/BPN, tim menemukan sejumlah persoalan: bidang lahan yang belum tersertifikasi, batas yang tumpang tindih dengan jalan dan fasilitas umum, dan posisi bidang yang kurang mendukung usaha produktif.
Undip merekomendasikan konsolidasi tanah sebagai langkah strategis untuk merapikan batas bidang, memastikan legalitas HPL dan SHM, menyiapkan ruang infrastruktur dasar, serta memperkuat basis usaha transmigran. Konsolidasi tanah diposisikan sebagai pengungkit tiga pilar transmigrasi tuntas: legalitas selesai, layanan dasar terhubung, dan penghidupan berkelanjutan.
Metode kajian Undip menggabungkan data spasial, verifikasi lapangan, dan dialog sosial. Tim memulai dari peta digital, metadata NIB, dan foto udara, kemudian memperkuat analisis melalui wawancara warga serta observasi langsung untuk memahami pola pemanfaatan ruang, akses layanan dasar, dan kendala ekonomi.
Kantor BPN Simeulue turut memberikan klarifikasi teknis terkait status administrasi tanah, prosedur sertifikasi, hingga tantangan percepatan SHM. Seluruh temuan kemudian diverifikasi secara bersama-sama dalam FGD sebagai bentuk konsolidasi akhir data dan rekomendasi.
Dari rangkaian kajian, Undip mengusulkan empat agenda strategis bagi pemerintah daerah: Penuntasan legalitas tanah melalui konsolidasi dan verifikasi spasial menyeluruh; Penguatan koridor agromaritim dengan meningkatkan konektivitas jalan, pelabuhan, dan fasilitas pascapanen; Pengembangan klaster ekonomi melalui integrasi pertanian, perikanan, dan agroindustri; Penguatan kelembagaan kawasan, termasuk entitas pengelola HPL dan BUMDes.
Dengan langkah ini, KT Selaut diharapkan menjadi kawasan yang efisien secara ruang, kuat secara ekonomi, dan inklusif secara sosial.
Ekspedisi Patriot 2025 dari Undip juga menegaskan kontribusi akademisi dalam pembangunan berkelanjutan. Kajian mereka berkaitan langsung dengan sejumlah target SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, pengelolaan ekosistem darat dan laut, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan.
FGD di Bappeda Simeulue menegaskan perlunya pembangunan kawasan transmigrasi yang holistik dan kolaboratif. Melalui penyelarasan data ilmiah dan aspirasi masyarakat, arah pembangunan KT Selaut kini dinilai memiliki fondasi yang lebih kokoh dan berorientasi keberlanjutan.
Dari Sigulai dan kawasan Selaut, konsep “Transmigrasi Tuntas” menemukan bentuk barunya: bukan sekadar memindahkan penduduk, tetapi menata ruang hidup yang adil, legal, dan produktif bagi warga transmigran. (LK3)
Editor: Ahmad Muhlisin
